Proyeksi APBD 2022 Devisit Hingga Rp 0,5 T

CE ONLINE - Dampak pandemi Covid-19 yang sudah hampir  2 tahun ini melanda Indonesia, berpengaruh besar terhadap permasalahan keuangan. Selain terjadinya pengalihan anggaran (Recofusing) yang digunakan untuk penanganan wabah Covid-19, transfer pusat untuk daerah juga mengalami pemangkasan yang tidak sedikit. Hal ini lah yang saat ini dirasakan Pemerintah Kabupaten Kepahiang terhadap pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan  dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun anggaran 2022 mendatang.

Jika sebelumnya proyeksi devisit anggaran pada RAPBD TA 2020, hanya mencapai  Rp. 271 miliar degan asumsi belanja daerah sebesar Rp 1,1 triliun dengan pendapatan yang diasumsikan sebesar Rp. 902 miliar, akan tetapi saat ini angka devisit tersebut mengalami pembengkakan yang nilainya hampir mencapai Rp 500 miliar atau Rp. 0,5 triliun.

Ini disampaikan langsung anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kepahiang Eko guntoro, SH kepada awak media Rabu (13/10) kemarin yang menyebutkan jika membengkaknya angka devisit pada RAPBD TA 2022, dikarenakan adanya penambahan  pengurangan transfer pusat seperti  yang bersumber dari DAK, DAU dan DID.
"Yang pastinya dari hasil pembahasan RAPBD TA 2022 antara kami (Banggar, red) dan TAPD yang belum lama ini kami lakukan, devisit anggaran pada RAPBD bertambah, kalau sebelumnya proyeksi hanya sebesar Rp, 271 miliar, sekarang ini menjadi hampir Rp. 0,5 triliun," ucap Eko Gontoro.

Dijelaskannya asumsi pada APBD TA 2022 yang sebelumnya sudah disampaikan dari eksekutif kepada pimpinan DPRD melalui Paripurna DPRD Kepahiang devisit sebesar Rp 271 miliar tersebut dikarenakan adanya pendapatan dari transfer pusat sebesar Rp. 825 miliar. Hanya saja kenyataannya Pemerintah Kabupaten Kepahiang pada tahun 2022 mendatang hanya mendapatkan transfer pusat sebesar Rp 637 miliar, yang diakibatkan adanya pengurangan pengurangan  DAU, DAK dan DID yang diterima Pemkab Kepahiang.

Menyikapi kejadian tersebut disampaikan politisi Partai Gerindra ini, Banggar dan TAPD akan kembali menggelar pembahasan bersama agar dapat mengurangi angka devisit tersebut.
"Dipastikan akan banyak rencana kegiatan pembangunan di tahun depan (2022, red) yang akan ditunda karena uangnya tidak ada, dan kami sudah meminta TAPD dan pimpinan OPD untuk kembali merasionalisasikan rencana kegiatan dalam bentuk RAK, nanti akan kembali kami bahas dan dilihat skala prioritasnya," sebut Eko.

Bahkan menurut Eko, pihaknya telah mengingatkan TAPD untuk tidak membuat kegiatan yang dinilai belum terlalu penting dilaksanakan pada tahun 2022 seperti halnya adanya rencana untuk pengadaan beberapa lahan pemerintah. Dan jikapun tetap disampaikan APD pada pembahasan RAPBD 2022 yang diagendakan Senin (18/10) dipastikan akan dicoret.
"Sekarang silahkan TAPD dan OPD untuk menyusun kegiatan yang beban benar dianggap penting, karena kita tidak bisa memaksakan angaran keuangan daerah saat ini tengah mengalami krisis," tukasnya. (CE7)

Ingin Berlangganan Koran? Hubungi Whatsapp +628 2178 6396 51

IKUTI JUGA AKUN MEDSOS CE DIBAWAH INI:

Sumber: