Infrastruktur Diminta Utamakan Azas Manfaat

CURUPEKSPRESS.COM, BENGKULU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu dalam rencana pelaksanaan pembangunan infrastruktur, diingatkan untuk mengutamakan azas manfaat. Ini sebagaimana diungkapkan Wakil Ketua II DPRD Provinsi Bengkulu, Suharto, Minggu (7/11) kemarin.
"Kita tetap ingatkan setiap pembangunan yang akan dilakukan pada tahun depan, agar memiliki azaz manfaat bagi masyarakat secara langsung. Nanti kita bahas dulu dan kawal bersama-sama," sampainya.

Menurutnya, meskipun dengan kondisi keuangan yang terbatas saat ini memang harus dimaklumi, tapi bukan berarti lemah. Namun tetap semangat dengan membangun dan bisa langsung menyentuh langsung kepentingan masyarakat.

Sementara itu, mengenai permintaan anggaran aspirasi bisa diperuntukan untuk pembangunan di dapil masing-masing, politisi Gerindra ini mengaku keberatan, karena semestinya tidak demikian. Mengingat dalam rencana pembangunan itu sudah jelas usulan dari pihak eksekutif dan dibahas bersama-sama.
"Sekarang ini silakan saja dulu pihak eksekutif mengajukan, soal disetujui atau tidak tergantung hasil pembahasan bersama-sama nanti," ujarnya.

Sementara itu, sebelumnya Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PUPR) Provinsi Bengkulu, Ir. Mulyani menyatakan akan mendahulukan yang prioritas. Mengingat proyeksi anggaran dana pembangunan tahun 2022 mendatang jauh menurun jika dibandingkan tahun 2019 lalu.

Diantaranya seperti rencana pembangunan infrastruktur pada tahun depan tersebut yakni kelanjutan revitalisasi Masjid Raya Baitul Izzah. Selanjutnya Kantor Sekretariat Daerah Pemprov Bengkulu dan proses pembebasan lahan terhadap rencana pembangunan jalan 2 jalur di kawasan Danau Dendam Tak Sudah (DDTS) Kota Bengkulu.
"Dengan anggaran dana yang tersedia sekitar Rp 100 miliar lebih, program tahun depan, kita tetap mengedepankan skala prioritas terhadap infrastruktur strategis yang didahulukan," sampainya.

Mulyani mengatakan, dengan keterbatasan anggaran untuk pembangunan infrastruktur tersebut, pihaknya akan berkoordinasi lebih dahulu dengan anggota DPRD Provinsi. Agar alokasi dana aspirasinya bisa diperuntukan kepada pembangunan infrastruktur.
"Diketahui anggota dewan provinsi itu berasal dari daerah pemilihan (dapil),jika bisa kita akan mendorong agar dana aspirasi bisa diperuntukan untuk pembangunan infrastruktur di daerahnya," singkatnya. (CE2)

Ingin Berlangganan Koran? Hubungi Whatsapp +628 2178 6396 51

IKUTI JUGA AKUN MEDSOS CE DIBAWAH INI:

Sumber: