Tak Hadiri Paripurna, Pejabat Bakal Disanksi

CURUPEKSPRESS.COM, LEBONG - Pemerintah Kabupaten Lebong melalui Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Lebong, H. Mustarani Abidin, SH, M.Si memastikan akan memberikan sanksi kepada pejabat eselon yang tak hadir dalam paripurna pengesahan APBD Lebong 2022, Jumat (26/11) lalu. Terlebih hal tersebut langsung diperintahkan oleh Bupati Lebong, Kopli Ansori.
"Saya sudah perintahkan BKPSDM untuk melihat daftar hadir dan sudah diambil untuk menindaklanjuti apa yang disampaikan Pak Bupati," kata Mustarani.

Lebih jauh, dirinya juga telah memberikan informasi terkait jadwal paripurna di whatsapp grup Kepala OPD. Ia juga telah mengingatkan agar para kepala OPD hadir dalam paripurna tersebut.
"Saya sudah felling seperti ini. Maka saya ingatkan di whatsapp grup. Tetapi, seperti itulah adanya. Ini menjadi bahan evaluasi bagi kami untuk memperbaiki dari pada kinerja kawan-kawan," lanjut Mustarani.

Sementara diakui Mustarani APBD 2022 mengalami defisit. Struktur pendapatan daerah disepakati sebesar Rp 661 miliar sementara jumlah belanja daerah lebih dari itu.
"Kekurangannya nanti akan ditutupi melalui manajemen kas oleh BUD (Bendahara Umum Daerah, red), " lanjut Mustarani.

Bahkan jika dibandingkan dengan 2021 lalu, lanjut Mustarani, APBD mengalami penurunan miliaran rupiah. Hal itu terjadi akibat penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tak tercapai dan transfer pusat yang tak sesuai dengan ekspektasi.
"Hal ini terjadi secara nasional. Jika dilihat dari TKDD seindonesia rata-rata memang turun, " demikian Mustarani. (CE8)

Ingin Berlangganan Koran? Hubungi Whatsapp +628 2178 6396 51

IKUTI JUGA AKUN MEDSOS CE DIBAWAH INI:

Sumber: