Dana Pendidikan Tahun 2025 Rp. 200 Miliar, Gaji Pegawai, TPG, Bos, BOK

CURUPEKSPRESS.COM -  Ketua Komisi I DPRD Rejang Lebong Hidayatullah menyampaikan, jika pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025 alokasi anggaran untuk bidang pendidikan kurang lebih Rp. 200 Miliar.

Dimana anggaran tersebut, total keseluruhan untuk pendidikan di Rejang Lebong.

"Dari seluruh APBD Tahun 2025, Rp.200 Miliar, sudah untuk lini pendidikan," sampainya.

Dikatakannya, jika Rp. 200 juta tersebut, sudah termasuk belanja pegawai yang sifatnya wajib dan mengikat, dimulai dari gaji pegawai, Tunjangan Profesi Guru (TPG) baik sertifikasi, maupun non sertifikasi, dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dana untuk bidang kebudayaan, yang berkenaan dengan Hari Ulang Tahun (HUT) Curup.

BACA JUGA:Guru Penggerak Diharapkan jadi Leader Pengembangan Pendidikan

BACA JUGA:Mendikdasmen Diskusikan 8 Isu Pendidikan

 

"Dimana untuk yang dikelola sendiri oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) tidak begitu banyak," terangnya.

Dengan itu maka banyak kegiatan yang diusulkan di Rejang lebong, yang harus dilakukan penundaan, salah satunya seragam gratis, dimana RAPBD Rejang Lebong tahun 2025 sebelumnya dengan defisit Rp. 300 miliar, pada ketok palu APBD Rejang Lebong defisit anggaran harus nol, ini menjadi faktor tidak seluruh usulan diakomodir.

BACA JUGA:Total Anggaran Pendidikan di Indonesia Rp 665 Triliun, Kemendikbud Hanya Kelola 15 Persen. ini Rinciannya!

BACA JUGA:Bupati Raih Penghargaan Kemendikbud, Anggaran Pendidikan Berpotensi Naik

 

"Kita juga tidak bisa memaksakan, karena gaji dan TPG dan juga operasional ini, bersifat wajib dan mengikat, sehingga jika hal yang wajib tersebut selesai dilakukan, maka baru dapat mengakomodir yang lainnya, sehingga jangan salah kapra di tengah masyarakat, jika penundaan, sendiri lantaran keadaan struktur anggaran yang memang tidak memungkinkan," ujarnya.

Dari itu yang pihaknya akan mengupayakan usulan yang tidak bisa diakomodir dalam APBD murni tahun 2025, maka kita akan upayakan pada APBD Perubahan tahun 2025," pungkasnya.

Sumber: