Gub Soroti Anggaran Belum Dimanfaatkan
BENGKULU, CE - Pemulihan ekonomi di wilayah Provinsi Bengkulu perlu dilakukan dengan beberapa evaluasi besar. Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah mengatakan, hal tersebut harus disikapi bersama oleh semua elemen pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun oleh pemda kabupaten-kota.
Terlebih berdasarkan data Kanwil Direktorat Jenderal Badan Perbendaharaan (DJBP) Bengkulu, anggaran APBN yang diperuntukkan bagi masyarakat penggunaannya masih terbilang rendah akibat terdampak Pandemi Covid-19. Salah satunya adalah anggaran Dana BOS dari pemerintah pusat. Hingga saat ini penggunaannya belum mencapai 50 persen dari total anggaran sebesar 200 miliar rupiah lebih.
Klik Juga Icon Medsos CE Dibawah Ini:
"Artinya masih ada dana dalam posisi diam, tidak termanfaatkan, padahal sudah jelas sekali arahan dari Kemendikbud bahwa ini bisa digunakan misalnya untuk subsidi kuota pulsa atau kegiatan lainnya dan saya kira masing-masing kepala sekolah untuk segera berkonsultasi dengan kejaksaan setempat agar uang yang ada itu segera dibelanjakan," sampai Gubernur Rohidin usai pimpin Rapat Koordinasi Tim Pemulihan Ekonomi Dalam Rangka Penanganan Dampak Covid-19 dan Evaluasi Pelaksanaan APBN & APBD Lingkup Wilayah Provinsi Bengkulu via Virtual Meeting, di Gedung Daerah Balai Raya Semarak Bengkulu, Rabu (19/08) kemarin.
Dikatakan Gubernur dari rapat koordinasi yang dilaksanakan dapat disimpulkan bahwa pemulihan ekonomi nasional termasuk di Provinsi Bengkulu sangat bertumpu pada belanja pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Selain itu juga dipengaruhi oleh pemanfaatan subsidi dan keringanan dari sisi pajak dan bunga bank bagi UMKM dan para pelaku usaha lainnya.
"Jadi kalau ini dimanfaatkan maka akan bergerak sektor ekonomi kita. Dan ini yang kita bahas tadi, bahwa Tim Pemulihan Ekonomi Bengkulu menurut saya sudah sangat solid sekali. Saya juga meminta pendataan UMKM secara jelas, sehingga bisa mendapatkan bantuan modal, subsidi, insentif bunga bank dan lain sebagainya," ujarnya.
Sementara itu, ketersediaan dan validasi data terkait berbagai program pemulihan sosial ekonomi di tengah Pandemi Covid-19. Mulai dari program PKH, Kartu Prakerja, Bantuan Pangan Non Tunai dan program insentif dan subsidi bunga, menurut Gubernur Rohidin perlu dilakukan pendataan yang jelas dan betul-betul real di lapangan. Termasuk penyaluran dana Bansos di Desa.
"Kalau ini semua datanya pasti, kemudian penyalurannya tepat waktu dan tepat sasaran. Ini jelas akan berdampak pada peningkatan konsumsi masyarakat dan tentu akan berpengaruh pada membaiknya sistem perekonomian Bengkulu," pungkasnya. (CE2)
Sumber:
