Pemprov Diminta Tambah Anggaran Covid-19

CE ONLINE - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu diminta Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) menambah anggaran dalam memfasilitasi operasional pelaksanaan penanganan dan penanggulangan Covid-19.

Apalagi untuk vaksin Sinovac sendiri, sudah sampai dan segera diberikan kepada masyarakat di Provinsi Bengkulu.

Permintaan Kemendagri tersebut, tertuang dalam hasil evaluasi RAPBD Provinsi Bengkulu tahun anggaran 2021, yang telah di terima dan dilakukan pembahasan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi dengan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Bengkulu.
"Adanya penyediaan dana operasional pelaksanaan vaksin, mau tidak mau harus disepakati TAPD bersama Banggar DPRD Provinsi Bengkulu. Dari kesepakatan hasil rapat, disediakan dana dalam APBD tahun ini sebesar Rp. 2 milyar," sampai Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bengkulu Hamka Sabri.

Dikatakannya, saat pembahasan sebelumnya, TAPD bersama DPRD Provinsi sempat akan menyediakan dana untuk vaksin dalam RAPBD Provinsi tahun ini. Tetapi karena diketahui sepenuhnya ditanggulangi pusat, sehingga saat itu di cabut kembali. Namun setelah hasil evaluasi RAPBD Provinsi di terima, ternyata meminta agar daerah juga menyediakan dana operasional pelaksanaan vaksin.
"Dengan penambahan dana sebesar Rp. 2 milyar dari Biaya Tak Terduga (BTT) ini, untuk total jumlah besaran dana pastinya untuk penanganan dan penanggulangan Covid 19 tahun anggaran 2021 ini, saya tidak hafal. Karena tersebar di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis, seperti Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi dan Rumah Sakit M Yunus (RSMY) Bengkulu," ujarnya.

Terpisah, Anggota Banggar DPRD Provinsi, Dempo Xler menyebutkan kesepakatan dana tambahan bersumber BTT daerah untuk penanganan dan penanggulangan Covid-19 sebesar Rp. 2 miliar tersebut akan digunakan. Diantaranya, pelatihan dan sosialisasi vaksin Sinovac.

Selain itu politisi PAN ini mengaku, ada satu lagi permintaan Kemendagri agar menyediakan kendaraan untuk keliling, belum bisa direalisasikan, lantaran biaya yang dibutuhkan sangat besar.
"Belum bisa direalisasikan soal kendaraan keliling itu, karena dana yang tersedia terbatas, maka di minta pihak Dinkes mencarikan solusinya terlebih dahulu jelang dilakukan pengadaan jika tidak dalam APBD Perubahan tahun ini atau anggaran murni tahun depan," singkatnya. (CE2)

IKUTI JUGA AKUN MEDIA SOSIAL CE DIBAWAH INI:

Sumber: