Target PAD Turun Berdampak pada Struktur APBD

CE ONLINE - Turunnya capaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun ini akan berdampak pada struktur APBD Provinsi Bengkulu. Ini sebagaimana diungkapkan Anggota Banggar DPRD Provinsi Bengkulu, Jonaidi, SP M.Si.

Menurutnya, walaupun sudah dipastikan melemah, namun Pemerintah Daerah (Pemda) harus tetap optimis mengejar capaian PAD tersebut.
"Saat pembahasan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) lalu, tidak bisa kita pungkiri jika PAD melemah yang dibuktikan dengan turunnya target PAD. Kitapun tak menampikkan turunnya target yang dimaksud, setelah melalui perhitungan matang oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi," sampainya.

Dikatakannya, penyebabnya karena sama-sama diketahui saat ini masih dalam kondisi pandemi Covid-19. Ditambah lagi adanya kebijakan pembebasan tunggakan pajak kendaraan bermotor untuk roda 2.

Dimana pajak kendaraan bermotor ini sebenarnya salah satu sumber pendapatan PAD. Walaupun sebenarnya kebijakan itu, untuk sementara ini belum bisa dikategorikan maksimal.
"Bahkan kecenderungan masyarakat saat ini belum bisa dikatakan memanfaatkan kebijakan tersebut. Sebenarnya wajar, karena posisi masyarakat saat inipun terdampak secara perekonomian akibat pandemi. Yang mana masyarakat lebih memilih untuk menyetabilkan perekonomian terlebih dahulu, baru ikut memanfaatkan kebijakan itu," ujarnya.

Sementara pendapatan dari aspek lain juga tidak bisa diharapkan banyak. Karena juga diketahui masih ada tunggakan sejumlah pihak, yang sebenarnya sumber PAD bagi Provinsi Bengkulu.
"Seperti pajak air permukaan, PBBKB yang tunggakannya senilai Rp 16 miliar belum disetor ke Pemprov. Kemudian pajak rokok, juga belum ditransfer pusat," ungkapnya.

Lebih jauh dikatakannya, pemerintah pusat juga melakukan pemangkasan anggaran transfer ke daerah, dengan dalih untuk membiayai penanganan Covid-19 yang dilakukan instansi vertikal di daerah. Ini sebenarnya juga menjadi tandatanya pihaknya, kenapa pemerintah pusat tidak meminta Pemda membiayai dari APBD saja, tanpa harus memangkas anggaran.
"Makanya kedepan salah satu langkah yang harus dilakukan untuk menghindari pemangkasan itu, Pemda harus berani adu argumentasi dengan pusat. Karena Pemda lebih tahu kondisi di daerahnya sendiri. Terkait PAD, masih memungkinkan bagi Pemprov untuk menggali potensi, yang tentunya disertai evaluasi kinerja sektor pendapatan daerah," pungkasnya. (CE2)

Ingin Berlangganan Koran? Hubungi Kontak Whatsapp +62 821-7863-9651

IKUTI JUGA AKUN MEDIA SOSIAL CE DIBAWAH INI:

Sumber: