RAPBD 2022 Tidak Ada Pembangunan Infrastruktur

CURUP EKSPRESS ONLINE - Defisit yang masih tersisa Rp 61 miliar pada Pembahasan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2022, berhasil ditekan Badan Anggaran DPRD Kepahiang bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menjadi Rp. 0.

Hanya saja meskipun demikian, ada konsekwensinya yakni hampir dipastikan tidak ada pembangunan infrastruktur di Kabupaten Kepahiang, karena Banggar dan TAPD Kepahiang mengutamakan program prioritas termasuk anggaran rutin di seluruh OPD.

Sementara untuk pembangunan infrastruktur di Kepahiang, Pemkab Kepahiang berharap dengan Dana Bagi Hasil (DBH) dari Provinsi kalaupun nantinya bisa diterima Kabupaten Kepahiang baik sisa di 2021 maupun 2022 mendatang.

Anggota Banggar DPRD Kepahiang Haryanto, S. Kom, MM mengatakan, dalam pembahasan yang dilakukan pihaknya Banggar dan TAPD Kepahiang mengutamakan anggaran rutin OPD Kepahiang terlebih dahulu yang memang menjadi skala prioritas. Ketika defisit anggaran sudah menjadi Rp 0, dilihat dari anggaran memang tidak adanya kegiatan fisik.
"Kita anggarkan dulu rutin OPD dan seluruhnya belum ada kegiatan fisik. Setelah rutin OPD dianggarkan, kita lihat memang minim anggaran tersedia untuk pembangunan fisik, dengan itupula hampir dipastikan tidak ada pembangunan infrastruktur di 2022 mendatang," kata Haryanto.

Untuk pembangunan infrastruktur di Kabupaten Kepahiang berharap kepada DBH yang ditransfer oleh pihak Provinsi Bengkulu. Karena dalam 1 tahun diperkirakan Kepahiang menerima Rp 24 miliar dan jika ditransfer secara serentak oleh pihak Provinsi baik untuk DBH 2021 yang selama ini belum dibayar maupun DBH di 2022 mendatang, itulah anggaran yang bisa melakukan pembangunan infrastruktur.
"Pemkab Kepahiang berharap kepada DBH, ketika DBH bisa dicairkan maka dimungkinkan ada pembangunan infrastruktur, sebaliknya ketika DBH terlambat lagi maka kecil kemungkinan bisa dilakukan pembangunan," terang Haryanto.

Disinggung rencana pinjaman ke Bank Bengkulu yang sudah masuk dalam proyeksi RAPBD 2022 senilai Rp 150 miliar ? Menurut Haryanto, sejauh ini itu belum ada pembahasan terkait hal tersebut.
"Pinjaman daerah belum adanya pembicaraan serius atau belum adanya pembahasan, karena untuk peminjaman daerah itu melalui mekanisme dan proses yang panjang," ujarnya Haryanto.

Dengan kondisi keuangan Kabupaten Kepahiang yang sulit, tegas Haryanto, dirinya berharap eksekutif terutama masing masing pimpinan OPD untuk bisa mencari sumber dana lain dari pemerntah pusat. (CE7)

Ingin Berlangganan Koran? Hubungi Whatsapp +628 2178 6396 51

IKUTI JUGA AKUN MEDSOS CE DIBAWAH INI:

Sumber: