CE ONLINE - Ketua Komisi I DPRD Rejang Lebong Hidayatullah menyampaikan, jika pihaknya pada Senin (25/1) kemarin kembali menampung aspirasi guru yang ada di Rejang Lebong. Dimana kali ini perwakilan guru mengeluhkan mengenai tunjangan sertifikasi pada tahun 2020 lalu yang belum dibayarkan oleh pemerintah.
"Ada kurang lebih 5 orang, dan sudah langsung kita terima dan kita juga langsung undang pihak terkait untuk penjelasan," sampainya.
Dimana dalam aduan tersebut ada 339 guru yang tunjangan non sertifikasinya belum dibayarakan selama 2 Triwulan dalam hal ini 6 Bulan tunjangan non sertifikasi dengan jumlah perbulannya Rp 250 ribu. Dan ada beberapa guru yang tunjangan non sertifikasinya belum dibayarakan 3 triwulan, dengan kata lain 9 bulan. Dan ada satu guru belum sama sekali menerima tunjangan sertifikasi tersebut, sehingga mereka ngadu kedewan untuk difasilitas dalam kepastian terkait dengan tunjangan non sertifikasi tersebut.
"Dimana dalam hal ini jika diangkakan jumlah anggaran non sertifikasi tersebut kurang lebih ada pada angka Rp 500 juta," katanya.
Dengan itu pihaknya yang langsung memanggil OPD terkait mendapati solusi untuk mereka yang tujangan belum dibayarkan dari Januari-Juli pada Februari ini, namun untuk Agustus Hingga Desember akan tetap dibayarakan tahun ini, namun belum diketahui kapan dibayarkannya.
"Jadi sejuah ini juga kita masih akan mengkordinasikan hal ini pada pihak Keuangan Pemkab Rejang Lebong," terangnya.
Namun yang jelas dalam hal tersebut pihaknya tidak lepas tangan, dan akan mencarikan solusi terbaik agar seluruh tunjangan guru bisa dibayarkan. Pasalnya sudah dengan jumlah angka yang kecil, ditambah dengan penyaluran yang terus terlambat, maka ini sangat memprihatikan Bersambung …
Baca selengkapnya di Koran Harian Curup Ekspress edisi Selasa, 26 Januari 2021
Ingin Berlangganan Koran? Hubungi Kontak Whatsapp +62 821-7863-9651
IKUTI JUGA AKUN MEDIA SOSIAL CE DIBAWAH INI: