CE ONLINE - Ketua Persatuan Guru Repulik Indonesa (PGRI) Kabupaten Rejang Lebong M Amrin MPd, menyampaikan pihaknya dalam waktu dekat akan berkoordinasi ke Provinsi Bengkulu. Hal ini guna menyampaikan apa yang terjadi di Rejang Lebong berkenaan dengan tunjangan non sertifikasi yang sejauh ini masih terus menjadi kedala.
"Sebelum itu kita juga akan mengkroscek pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) RL terlebih dahulu, untuk validasi data," sampai M Amrin.
Dikatakan koordinasi pihaknya sendiri untuk mendorong hak guru bisa ditindaklanjuti oleh PGRI Provinsi Bengkulu, ke pengurus PGRI Pusat. Dimana agar mereka mendorong dan membantu mengkroscek pada Kementerian terkait hal tersebut, sehingga ada kejelasan terkait tunjangan tersebut.
"Ini salah satu langkah kita, dimana PGRI Rejang Lebong akan berkomitmen dan kompak dalam membantu rekan sejawatnya, jika memang ada hak mereka yang belum terpenuhi, atau terkendala seperti yang terjadi di Rejang Lebong ini," jelasnya.
Untuk persoalan tunjangan di era pendemi ini nampaknya memang cukup terkendala, pasalnya selain tunjangan non beberapa waktu lalu, Tunjangan Profesi Guru (TPG) atau sertifikasi guru juga sempat terkendala, namun untungnya sebelum lebaran kemarin sudah dibayarkan.
"TPG guru juga ada kekurangan bayar untuk 1 bulan pada tahun 2020, namun kemarin sebelum lebaran ini sudah dicairkan," ungkapnya.
Serta pihaknya minta pada seluruh guru yang menerima tunjangan non sertifikasi untuk bisa bersabar, pihaknya juga selaku PGRI REjang Lebong akan berupaya untuk memantu mendorong tunjangan tersebut bisa dibayarkan dalam waktu dekat ini.
"Yang pada intinya, kita akan bantu perjuangkan minimal kejelasan, setelah itu bisa dibayarkan," pungkasnya. (CE1)
Ingin Berlangganan Koran? Hubungi Kontak Whatsapp +62 821-7863-9651
IKUTI JUGA AKUN MEDIA SOSIAL CE DIBAWAH INI: