CURUPEKSPRESS.COM, REJANG LEBONG - Bupati Rejang Lebong, Drs Syamsul Effendi MM, belum menerima laporan terkait adanya dugaan penyelewengan dana bantuan sosial (bansos) yang terjadi dibeberapa Kecamatan di Kabupaten Rejang Lebong. Dimana bansos tersebut seperti program keluarga harapan (PKH) dan bantuan pangan non tunai (BPNT).
"Sejauh ini saya belum menerima laporan adanya penyelewengan dana bansos di daerah kita," ungkap Bupati Rejang Lebong ketika dikonfirmasi jurnalis, Kamis (4/11) kemarin.
Ketika ditanya jika benar itu hal tersebut terjadi, apa langkah serta tindak lanjut yang mesti dilakukan pemerintah daerah? Bupati menjawab akan melihat dan menelusuri terlebih dahulu dimana letak penyelewengan dan juga kesalahannya.
"Artinya kita lihat dulu, kalau seandainya kesalahan itu pada administrasi, maka kita cek," katanya.
Selanjutnya Bupati menegaskan bahwa belum sama sekali mengetahui hal tersebut. Lantaran pihak yang bersangkutan disini yakni Dinas Sosial belum menyampaikan laporan apapun terkait hal itu.
"Persoalan dipanggil atau tidak pihak Dinsos, kita akan lihat dulu kalau itu memang ada pasti mereka akan melapor dengan kami. Kami juga tidak bisa mengira-ngira. Saya tidak pernah membuat perkiraan-perkiraan apa lagi mengenai hal itu, karena itukan resiko juga," terangnya.
Lebih jauh Bupati menambahkan, jika benar kasus penyelewengan dana bansos tersebut ada, maka pihaknya akan mencari solusi serta jalan keluar terbaik.
"Intinya kalau itu benar ada kita cari solusi dan jalan keluar, penyelesaiannya gimana akan permasalahan yang ada. Kita memberikan waktu dan pembiaran," ucapnya.
Terpisah Kepala Dinas Sosial RL, Zulfan Effendi, SE MM saat dikonfirmasi menjelaskan bahwa sudah pernah meyurati Bupati mengenai permasalahan yang kini tengah terjadi. Namun upaya lain yang dilakukan pihaknya juga berusaha menemui Bupati secara langsung, tapi belum kesampaian lantaran momennya tidak pas.
"Menyurati sudah beberapa kali ke pak Bupati, disamping itu kami juga beberapa hari yang lalu mencoba untuk menemui beliau langsung tatap muka, tapi belum ketemu karena waktu itu beliau sedang banyak agenda," jelasnya.
Mengenai hal ini juga Dinsos tidak menutup mata, dalam artian akan bertanggung jawab penuh. Karena permasalahan ini bukan hanya satu, maka perlu waktu dan proses yang tidak sebentar untuk menyelesaikannya.