CURUPEKSPRESS.COM, REJANGLEBONG - Sedikitnya ada 16 catatan yang menyertai penerimaan pembahasan draf nota pengatar RAPBD Kabupaten Rejang Lebong.
Dimana 16 catatan tersebut disampaikan langsung oleh Juru Bicara 7 fraksi DPRD Rejang Lebong, Wahono SP.
"Untuk mempersingkat waktu kami 7 fraksi telah menggabungkan pandangan kami terhadap draf nota pengatar RAPBD Rejang Lebong," sampai Wahono SP.
Adapun 16 yang menjadi catatan tersebut yakni pertama, 7 fraksi yang ada di DPRD Rejang Lebong mengapresiasi atas raihan pemerintah Rejang Lebong terhadap WTF, Ketua 7 Fraksi DPRD Rejang Lebong mendorong penuh RAPBD Fokus pada RPJMD Rejang Lebong, ketiga dengan adanya pelantikan yang baru terjadi, beberapa waktu lalu pihaknya ingin kinerja yang maksimal pada masyarakat.
"Point ketiga ini lebih pada kinerja mereka dalam meningkatkan pelayanan pada masyarakat," ujarnya.
Dikatakannya, untuk yang ke empat pihaknya mengimbau agar pelayanan dasar seperti kelurahan, kecamatan dan Puskesmas di Rejang Lebong bisa dipantau, pasalnya pihaknya masih mendapati, saat pagi hari belum ada yang datang, saat siang hari sudah pulang, sehingga pihaknya ingin silahkan lakukan pelayanan pada jam kerja.
"Sering sekali 3 intansi pemerintahan ini kosong, dan mendapat komplin dari masyarakat," ungkapnya.
Lima pihaknya ingin pendamping desa untuk bisa tertip adminitasi sesuai dengan juklak dan jukni, silahkan PMD Rejang Lebong mengintruksikan mereka dan mengimbau mereka, ke enam pihaknya ingin pemerintah secara nyata mulai memikirkan cara untuk mencipatkan lapangan kerja.
"Berikutnya yang ketujuh, kami ingin program - program yang tertunda akibat recofusing, dapat dipriorotas pada tahun 2022 mendatang," terangnya.
Serta kedelapan pihaknya ingin visi misi Bupati dan Wakil Bupati, Rejang Lebong religius direalisasikan secara nyata dengan lebih memperhatikan pusantren di Rejang Lebong, Sembilan silahkan realiasasikan visi misi dalam RPJMD, Sepuluh, sesuai dengan janji politik yang tertuang dalam RPJMD akan ada bantuan Rp 100 juta perdesa, pihaknya ingin hal ini nantinya saat pembahasan dilengkapi dengan dasar hukum, teknis dan output untuk masyarakat.