“Sebetulnya kita punya paket hemat, apabila kita sudah mendorong balita minimal makan dua telur dalam sehari itu sudah sangat membantu. Saran saya programnya untuk enam bulan. Harapan saya tidak terlalu berat bagi perusahaan,” ujar Hasto.
Berto Izaak Doko sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Panca Marga (PPM) menyambut baik usulan program yang diungkapkan Kepala BKKBN.
"Program seperti itu cocok dan kita sambut baik, kalau kita sudah ada kerjasama dengan BKKBN kita bisa langsung turun di lapangan. Seperti kegiatan kami sebelumnya di Sumatera Barat dengan Bapak Gubernur, di sana ada makanan lokal dari kerbau dengan kandungan vitamin yang tinggi, ini bisa menjadi contoh nasional,” paparnya.
BACA JUGA:
- Hari Kependudukan Dunia 2023, Kepala BKKBN: Masyarakat Jadi Kuat Saat Perempuan dan Anak Diberdayakan
- Pemutakhiran Data Keluarga BKKBN Dimanfaatkan untuk Bedah Rumah hingga Pembagian Makanan Bergizi
“Kami ingin berpartisipasi dan bekerjasama sesuai komando dari Bapak Kasad dalam program stunting, untuk mencapai tujuan Indonesia Emas 2045. Kesempatan untuk berkolaborasi ini dapat melibatkan anggota kami sebanyak 3,5 juta orang di seluruh Indonesia, kami siap untuk difungsikan,” terang Berto.
Berto menjelaskan bahwa pada tahun 1985-1992, PPM pernah bekerja sama dengan BKKBN dalam pelayanan KB di lapangan, hal tersebut sesuai dengan fungsi mereka sebagai veteran dan pejuang JSN 45 harus dapat memberikan kerja nyata untuk masyarakat. Pemuda Panca Marga merupakan organisasi masyarakat yang mewadahi para putra-putri veteran Indonesia beserta keturunannya.
“Kami siap untuk menggerakkan anggota serta mitra kami untuk melaksanakan program percepatan penurunan stunting ini. Sesudah MoU nanti kita akan berikan arahan di daerah sehingga tau tupoksi dan polanya seperti apa, dibantu sosialisasi dari BKKBN. Untuk mengadakan pilot project," ujar Berto. n
Tentang BKKBN
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) adalah lembaga yang mendapat tugas untuk mengendalikan jumlah penduduk melalui penyelenggaraan program kependudukan dan Keluarga Berencana, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia melalui pembangunanan keluarga berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
BKKBN ditunjuk sebagai Ketua Koordinator Percepatan Percepatan Penurunan Stunting berdasarkan Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.
BACA JUGA:
- Hari Keluarga Nasional 2023, Dua Gubernur dan Dua Kepala Sekolah Raih Penghargaan dari BKKBN
- BKKBN Hari Ini Mulai Memutakhirkan Data Keluarga di Seluruh Indonesia