Dinsos Verifikasi Data Warga Miskin

CURUP, CE - Kritikan Bupati agar pihak Dinsosnakertrans bisa memberikan data yang valid terkait 15 masyarakat perseta Jamkesda, direspon cepat oleh pihak Dinsosnakertrans. Plt Disosnakertras, Dwi Purnamasari SSos MM melalui Kabid Sosisal Aryo Tomi SE Rabu (28/12) kemarin, mengatakan saat ini pihaknya sedang melakukan verifikasi data warga miskin tersebut yang nantinya akan diintegrasikan dengan peserta BPJS.

Diakui Aryo bahwa data penerima kartu Jamkesda tersebut sudah dimiliki pihaknya. Namun data tersebut belum diverifikasi dan belum dilengkapi karena data tersebut adalah data beberapa tahun lalu. Serta dalam data yang dimiliki Dinsos tersebut sebagian belum memiliki nomor KTP dan nomor KK. "Data ini harus dicocokkan dahulu dan harus juga diketahui apakah data  perserta tersebut ada yang sudah meninggal atau ada yang sudah pindah ke daerah lain," katanya.

Selain mencocokan status warga, juga akan dilakukan pencocokan lokasi  tempat tinggal peserta. Sehingga ini juga harus dibuat ulang dengan data dari pihak kelurahan. "Jadi verifikasi ini akan memakan waktu relatif lama karena pekerjaan lainya tidak bisa ditinggalkan," sampainya. Selanjuanya dikatakan Tomi  setelah data tersebut dilengkapi dengan data kelurahan maka, data tersebut akan diserahkan ke Dukcapil untuk melengkapi nomor KTP dan nomor KK. Selanjutnya baru data tersebut diberikan kepada Dinas Kesehatan. "Ini kan panjangan makanya Dinkes sendiri memebuat programnya menjadi berkala," ujarnya.

Terpisah, Riduan (55) warga Tempel Rejo, Kecamatan Curup Selatan mengaku cukup senang adanya kuota sebanya 15 ribu warga yang akan mendapatkan pengobatan gratis melalui program kerjasama BPJS dan Pemkab Rejang Lebong. Namun dirinya  mempertanyakan bagaimana jika ada masyarakat yang belum  menjadi peserta Jamkesda untuk menjadi peserta BPJS tersebut. "Seperti saya inikan belum sama sekali terdaftar dalam bentuk apappun dari jaminan kesehatan. Tapi lihat sendiri kondisi saya. Lalu bagaimana saya mau berobat," ujarnya.

Dikatakannya seharusnya program tersebut  bisa juga diperuntukan orang yang miskin seperi dirinya meski belum memiliki kartu Jamkesda. "Bukan hanya saya tetapi masih sangat banyak masyarakat miskin tetapi belum terjamah Jamkesda apalagi kartu KIS," teranganya. Menanggapi hal tersebut Kepala Dinas Kesehatan Asli Samin SKep MKep  mangatakan bahwa jika masrakat tersebut memang tidak mampu dan sakit silahkan datang ke Pukesmas dengan membawah surat keterangan miskin. Atau  masyarakat tersebut silahkan mendatangi pihak kelurahan untuk dibantu  membuat Jamkesda, sehingga ketika sakit bisa langsung dipergunakan kartunya.

Dikatakannya perpindahan dari Jamkesda menjadi BPJS sedang dilakukan secara berkala. Maka nantinya  masyarakat akan dimasukan dalam kuota tersebut. "Inikan dilakukan secara berkala dan juga sebisa saya nantinya seluruh masyarakat yang tidak mampu bisa berobat gratis," tutupnya. (CE1)