Aktifitas pendamping PKH di Rejang Lebong.
CURUP, CE - Koordinator Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Rejang Lebong, Firdaus mengatakan bahwa hingga saat ini tidak ada penambahan kuota penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dari pihak kementerian. Sehingga bila ada oknum yang mengaku dari kementerian untuk melakukan pendataan diharapkan masyarakat jangan mudah percaya.
"Memang sempat beredar kabar hoax bahwa ada oknum yang melakukan pendataan terhadap warga dengan mengatasnamakan petugas PKH pusat dengan menunjukkan data yang diklaimnya data penerima PKH RL, setelah kita telusuri ternyata oknum tersebut merupakan petugas salah satu partai yang ditugaskan melakukan survey untuk mengetahui sejauh mana masyarakat mengenal partai mereka," ujarnya.
Dikatakan Firdaus dirinya tidak mempermasalahkan aktivitas oknum petugas partai tersebut melakukan pendataan akan tetapi dirinya tidak terima lembaga PKH digunakannya untuk mempermudah masuk ketengah-tengah warga.
"Bagi kami tidak masalah mereka melakukan pendataan yang jadi masalah kami mereka menggunakan Lembaga PKH untuk mempengaruhi warga bahkan data yang mereka tunjukkan kepada warga telah membuat keresahan seperti di kelurahan air rambai yang protes bahwa dirinya masuk daftar penerima PKH tetapi tidak perna menerima bantuan PKH setelah kita tangkap tangan oknum partai tersebut ternyata data yang mereka miliki bukan data PKH melainkan data keluarga sejahtera selain itu juga mereka membagikan souvenir berupa mangkok dan centong yang sudah disablon nama partai dan caleg partai tersebut dan masalah ini sudah kita sampaikan pada pihak bawaslu karena perbuatan mereka yang melakukan kampanye dengan mengatasnakan lembaga PKH," bebernya.
Disisi lain terkait pembentukan Tim verifikasi dan validasi data penerima Bantuan Non Tunai (BNT) Kabid Penanganan Fakir Miskin dan Pemberdayaan Sosial, Sudarman mengaku bahwa sampai sekarang tim tersebut belum dibentuk karena hal tersebut baru sebatas wacana.
"Saya sebenarnya masih baru dibagian ini hanya saja sampai saat ini Belum ada timnya, itu baru sebatas wacana bahkan pak kadis kejakarta untuk menyampaikan masalah tersebut ke pihak kementerian," pungkasnya.(CW1)