CE ONLINE - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi segera menyelesaikan tindaklankut hasil Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2020 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Dimana temuan tersebut terdapat di 8 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di 3 Kabupaten yakni Rejang Lebong, Bengkulu Tengah dan Bengkulu Utara.
Dikatakan Kadis Dikbud Provinsi, Eri Yulian Hidayat, pihaknya segera menindaklanjuti temuan BPK Tersebut. Ia juga memastikan akan menindaklanjuti rekomendasi atas LHPD itu sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
"Yang jelas sebelum 60 hari dari batas waktu yang ditentukan kita akan selesaikan tindaklanjutnya. Saat ini kita sudah mulai tindaklanjuti," ungka Eri.
Dikatakan Eri, dari hasil LKPD Tahun Anggaran 2020 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia BPK RI, ditemukan ada beberapa belanja modal berupa Pembangunan Praktek Siswa (RPS). Dimana ada 8 SMK yang dinilai tidak sesuai dengan ketentuan dan tidak dapat diyakini kewajarannya.
Sehingga untuk memproses sisa pengeluaran DAK fisik bidang pendidikan SMK yang dinilai oleh BPK belum sesuai dengan kondisi senyatanya. Sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan ke kas daerah.
"Itu tetap kita lakukan pembinaan dan memang masih banyak yang perlu dibenahi, nanti akan tetap kita lakukan dengan pihak sekolah secara swakelola," ujarnya.
Sementara itu sebelumnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi juga menyatakan siap menindaklanjuti temuan BPK RI. Dimana diketahui bahwa temuan pada Dinas PUPR Provinsi, kelebihan bayar atas 8 paket belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan. Sedangkan temuan di BPBD Provinsi, terkait kekurangan volume pekerjaan dan tidak sesuai spesifikasi. (CE2)
Ingin Berlangganan Koran? Hubungi Kontak Whatsapp +62 821-7863-9651
IKUTI JUGA AKUN MEDIA SOSIAL CE DIBAWAH INI: