CE ONLINE - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rejang Lebong menyebut bahwa Perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dinilai berat. Hal ini jika pada kenyataannya nanti gaji untuk PPPK dikembalikan kepada daerah.
"Tentu berat, jika gaji PPPK nanti dikembalikan daerah," sampai Sekretaris Daerah (Sekda) Rejang Lebong, RA Denni SH MM kepada wartawan, Selasa (22/6).
Menurut Sekda, bahwa informasi yang terakhir bahwa Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI hanya bertanggungjawab untuk membayar gaji PPPK untuk tahun pertama saja. Namun setelah itu, pembayaran gaji diserahkan kepada Pemerintah Daerah.
"Jika nanti benar, maka tentu itu sangat berat bagi kita untuk melakukan. Apalagi ditengah situasi pandemi Covid-19 terutama berkaitan dengan keuangan daerah yang ada," ujarnya.
Lanjut Sekda, jikapun tetap dipaksakan maka tentu sangat berat. Oleh karena itu, bagaimana kedepan pihaknya akan meminta kepada Pemerintah Pusat untuk menambah anggaran untuk daerah terutama penambahan anggaran gaji untuk PPPK termasuk gaji untuk CPNS.
"Kalaupun itu tetap kita paksakan, tentu berat. Oleh karena itu, kita minta Pemerintah Pusat untuk drop anggaran ke Pemda Rejang Lebong untuk gaji tersebut," katanya.
Di sisi lain, Sekda juga mengatakan bahwa jikapun tidak memungkin ditambah dari Pusat. Berdasarkan evaluasi yang dilakukan, Pemkab Rejang Lebong meminta adanya pengurangan kuota ataupun penundaan pelaksanaan perekrutan.
"Namun kita tetap berharap, ini bisa dilakukan dan ada keputusan terbaik," tandasnya. (CE5)
Ingin Berlangganan Koran? Hubungi Kontak Whatsapp +62 821-7863-9651
IKUTI JUGA AKUN MEDIA SOSIAL CE DIBAWAH INI: