CURUP EKSPRESS ONLINE - Pembahasan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) 2022 masih terus berlanjut. Badan anggaran Banggar) dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), kembai melakukan kembali melanjutkan pembahasan terkait dengan masih adanya devisit anggaran dalam RAPBD 2022 mendatang.
Politisi Gerindra yang juga Anggota Banggar DPRD Kepahiang Eko Guntoro, SH, dalam pembahasan bersama RAPBD 2022 banggar dan TAPD selain belanja modal yang menjadi target pemangkasan, belanja hibah juga masuk dalam target pemangkasan.
Dimana hal inini dilakukan untuk menekan angka defisit yang sampai dengan saat ini masih menyisakan diangka kisaran p 61 miliar dari sebelumnya yang mencapai Rp 400 miliar lebih. Untuk itu disampaikan Eko, pihaknya mamastikan sejumlah item anggaran yang masuk dalam pembahasan dalam APBD 2022mendatang dipastikan akan dilakukan pemangkasan.
Hanya saja akan dilihat dari skala prioritas masing - masing OPD Kepahiang untuk kepentingan masyarakat Kepahiang sendiri.
"Pemangkasan yang sudah dilakukan sebelumnya banyak diambil dari belanja modal yang angkanya mencapai ratusan miliar rupiah, sekarang ini defisit masih ada diangka kisaran Rp 61 miliar, kemungkinan menekan devisit ini anggaran dana hibah juga akan ikut kita pangkas," sebut Eko.
Pemangkasan akan difokuskan terhadap kegiatan - kegiatan yang bisa ditunda pelaksanaannya, sementara kegiatan skala prioritas tidak mungkin dilakukan pemangkasan. Sambung Eko dilihat dari KUAPPAS 2022 itu kisaran Rp 20 miliar dianggarkan untuk belanja hibah.
Dimungkinkan itu salah satu item juga yang akan dipangkas, hanya saja sebelumnya pihaknya akan melihat dulu rincian yayasan atau organisasi mana saja yang mendapatkannya serta skala prioritasnya.
"Kalau saya lihat belanja hibah Rp 20 miliar, meningkat dari sebelumnya yang hanya kisaran Rp 15 miliar saja di 2021 ini. Saya juga pernah baca aturannya, kalaupun memang yayasan atau organisasi berhak untuk menerima dana hibah setiap tahunnya dengan kondisi keuangan kita dibolehkan untuk tidak dianggarkan," sampai Eko.
Dilanjutkan, Eko untuk anggaran yang dianggap prioritas diantaranya, pembayaran hutang kepada PT. SMI itu kisaran Rp 17 miliar. BPJS warga Kepahiang, Siltap perangkat desa, insentif Nakes, gaji pegawai termasuk gaji PPPK.
"Kalau untuk PT. SMI masuk dalam skala prioritas, karena Pemkab Kepahiang berencana akan melakukan peminjaman dana ke Bank Bengkulu. Sekarang pembahasan masih berlanjut untuk menekan angka defisit Rp 61 miliar, dengan cara memanggil masing - masing OPD Kepahiang," demikian Eko.