CURUP EKSPRESS.COM, REJANG LEBONG - Mengenai molornya rolling alat kelengkapan dewan (AKD) DPRD Rejang Lebong saat ini. Pengamat hukum, Abdusy Syakir, SH MH mengatakan kondisi ini terlihat sedikit aneh dan naif. Menurutnya hanya karena ada salah seorang anggota di salah satu fraksi yang izin untuk melaksanakan ibadah umrah, sehingga akhirnya kegiatan penting harus ditunda.
"Kalau menurut saya ini agak naif juga, karena yang bersangkutan merupakan salah satu anggota, sehingga rolling AKD terpaksa diundur," sampainya.
BACA JUGA:
Soal Rolling AKD Molor, Ini Penjelasan Ketua Komisi DPRD
Syakir melanjutkan, terkecuali yang bersangkutan merupakan salah satu unsur pimpinan atau Ketua DPRD. Yang mana apabila tidak ikut serta didalamnya, rolling AKD tidak bisa berlangsung. Jika demikian, tentu akan jauh lebih bisa diterima oleh siapa pun.
"Beda ceritanya yang berangkat umrah itu unsur pimpinan atau bahkan Ketua Dewan, karena biasanya yang memimpin AKD yang menandatangani sejumlah dokumen," ucapnya.
Lanjutnya, perihal alasannya yakni melaksanakan ibadah umrah, tetap keputusan tersebut bisa dihargai. Namun apabila rolling AKD memang harus dilakukan dan dibentuk AKD yang baru, artinya bisa lebih mengutamakan hal itu di atas keperluan perorangan.
Masih dikatakannya, terlebih lagi tahun anggaran 2022 sudah masuk dan akan segera berjalan. Dimana tugas pokok dan fungsi DPRD khususnya di masing-masing komisi memiliki kewajibannya sendiri.
"Mengingat tidak lama lagi kegiatan dengan anggaran yang baru tidak lama lagi, artinya dewan pun harus sudah siap untuk melaksanakan berbagai tugas seperti halnya mengawasi, memantau dan lain sebagainya," tukas Syakir.
Sebelumnya diberitakan Ketua DPRD Rejang Lebong, Mahdi Husen, SH menegaskan apabila dalam proses pembentukan alat kelengkapan dewan (AKD) dengan menggunakan sistem musyawarah mufakat belum juga menemui titik terang, maka sistem voting akan diberlakukan.