LEBONG, CURUPEKSPRESS.COM - Tampaknya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang disumbang dari empat perusahaan dari sektor Pajak Air Permukaan (PAP) yang bergerak di wilayah Kabupaten Lebong cukup menjanjikan.
Pasalnya, kurang dari 2 bulan pada 2023 PAD yang disumbangkan dari 4 perusahaan kurang lebih Rp 500 Juta. Ini sebagaimana disampaikan Kepala UPTD PPD Samsat Lebong Hendri Setrisan S Hut melalui Kasi Pelayanan dan Penagihan Amrin Efendi S Sos.
"Benar, tempo dua bulan PAD yang sudah disumbangkan 4 perusahaan sebesar Rp 500 juta. Masing-masing perusahaan ini adalah PLTA Tes Kecamatan Lebong Selatan, PT Bangun Tirta Lestari (BTL) dan PT Mega Power Mandiri (MPM) Kecamatan Lebong Utara, dan Mega Hindro Energi (MHE) Kecamatan Lebobg Utara," ungkap Amril.
BACA JUGA:Pemkab Lebong Raih Penghargaan dari Kemenkes RI, dari Kategori Ini
BACA JUGA:Bupati Temui Kepala Perpustakaan RI, Ini yang Dibahas
Diakuinya, untuk tahun ini target PAD yang ditetapkan Pemprov Bengkulu lebih besar dibanding target tahu 2022 lalu yakni sebesar Rp 2.249.341.901 yang saat ini sudah terealisasi Rp 500 juta.
Sementara tahun 2022 target PAP sebesar Rp 1.622.289.611 dan terealisasi Rp 2.433.376.566 atau over target.
"Rp 2.433.376.566 itu sudah termasuk pembayaran tunggakan di tahun 2021 yang ada di beberapa perusahaan," sampainya.
Lebih jauh, dijelaskannya untuk teknis perhitungan pemakaian air yang diguunakan setiap perusahaan sendiri sudah menjadi kewenangan pihak perusahaan dan PLN, yang dituangkan dalam berita acara (BA).
BACA JUGA:TPP ASN Naik 20 Persen, Ini Syarat dari Bupati
BACA JUGA:10 Kasus DBD Serang Warga di Daerah Ini
Sedangkan pihaknya hanya sebatas melakukan penagihan sesuai dengan BA yang telah dibuat bersama.
"Teknis penghitungan itu langsung dilakukan oleh perusahaan bersama pihak PLN. Dan seperti apa penghitungan yang dilakukan itu sepenuhnya dilakukan oleh kedua belah pihak, karena kami hanya sebatas penagihan," terangnya.
Meskipun target PAD sektor pajak air permukaan meningkat, namun pihaknya tetap optimis target yang ditetapkan provinsi tersebut bisa terealisasi 100 persen.
Untuk itulah, pihaknya mengimbau agar masing-masing perusahaan tetap bisa proaktif terhadap kewajibannya dalam melakukan pembayaran pajak air permukaan setiap bulannya.