Taiwan Berlakukan Larangan Penggunaan DeepSeek AI di Lembaga Pemerintah Demi Keamanan Data

CURUPEKSPRESS.COM - Pemerintah Taiwan baru-baru ini melarang penggunaan layanan AI dari DeepSeek AI yang berbasis di Tiongkok di instansi pemerintah.

Langkah ini diambil untuk menghindari potensi kebocoran data yang dapat membahayakan keamanan informasi negara melalui DeepSeek AI.

Larangan ini mencakup seluruh pegawai pemerintah, sekolah negeri, perusahaan milik negara serta organisasi semi resmi yang terlibat dalam sektor infrastruktur penting yang didanai oleh pemerintah Taiwan.

BACA JUGA:DeepSeek AI, Teknologi Open Source yang Bikin Geger Dunia AI

BACA JUGA:Hati-hati, Kecanggihan AI Bisa Saja Menipu Kita sebagai Manusia

 

Dalam pertemuan kabinet pada Senin (3/2), Perdana Menteri Taiwan, Chou Jun Tai, menegaskan bahwa DeepSeek AI tidak boleh digunakan di instansi pemerintah.

Kantor Perdana Menteri menyebutkan bahwa keputusan ini diambil untuk mengindungi data negara dari resiko sensor dan kebocoran informasi yang bisa saja terjadi ke ke pihak China melalui DeepSeek AI.

Taiwan yang terus berada di bawah tekanan politik dan militer dari Beijing sangat hati-hati dalam menggunakan teknologi yang berasal dari China, mengingat potensi teknologi seperti DeepSeek dapat dimanfaatkan untuk mengumpulkan data sensitif.

BACA JUGA:Mengenal Meta AI di Instagram dan WhatsApp: Teknologi Canggih yang Membuat Hidup Lebih Praktis

BACA JUGA:Mobil yang Hanya Mengandalkan Teknologi Canggih, Apa yang Membuatnya Berbeda?

 

Sebelumnya, pada pekan lalu, Kementerian Digital Taiwan (MODA) sudah mengeluarkan peringatan untuk lembaga Pemerintah agar menghindari penggunaan DeepSeek AI. Meskipun belum ada larangan resmi yang tegas, MODA menyebutkan bahwa DeepSeek AI adalah layanan TIK dari China yang berpotensi meninggalkan ancaman serius terhadap keamanan nasional. Hal ini dilaporkan oleh Fokus Taiwan pada Jum'at (31/1).

MODA mengacu pada peraturan Eksekutif Yuan 2019 mengenai "Prinsip Pembatasan Penggunaan Produk yang Mengancam Keamanan Siber Nasional', yang melarang penggunaan produk atau layanan TIK yang dianggap beresiko tinggi bagi keamanan Siber Negara. 

Sumber: