Gara-gara Jembatan Darurat Ditutup, Warga Serbu Dewan

Gara-gara Jembatan Darurat Ditutup, Warga Serbu Dewan

CURUP, CE - Puluhan warga pada Kelurahan Air Rambai Kamis (13/7) siang kemarin mendatangi kantor DPRD Rejang Lebong. Kedatangan sekitar 28 warga Air Rambai yang semuanya merupakan pedagang tersebut bermaksud untuk melakukan protes pasca ditutupnya jembatan darurat Air Rambai oleh pihak Polres Rejang Lebong pada Rabu (12/7) sebelumnya.

Pantauan CE, kedatangan warga ini langsung disambut pihak DPRD Rejang Lebong yang diwakili oleh Ketua Komisi III DPRD Rejang Lebong Mahdi Husein dan juga Kabag Ops Polres Firdaus PN dengan melakukan hearing dengan puluhan warga tersebut di ruang rapat DPRD Rejang Lebong.

Menurut salah satu warga, Rianto yang merupakan kordinator dari rombongan tersebut bahwa malam sebelumnya mereka sudah melakukan briving antar sesama pedagang air rambai terkait aksi tersebut. Selanjutnya pihaknya langsung meminta surat rekomendasian dari pihak kelurahan dan menghadap ke Polres, sebelum akhirnya mereka mendatangi kantor dewan kemarin.

"Kami yang datang pada hari ini berjumlah 28 orang sebagai perwakilan, Namun sebelumnya kami sebanyak 50 orang pedagang telah melakukan briving dan sepakat untuk meminta akses jembatan darurat dibuka," sampainya. Dikatakan Rianto dengan ditutupnya akses jalan tersebut tentunya akan dapat mematikan perekonomian mereka selaku pedagang yang berada disepanjang jalan Air Rambai.

Pasalnya dengan ditutupnya akses jalan tersebut tentunya tidak akan ada lagi masyarakat yang berlalu lalang disana dan tentu mereka akan benar-benar mengalami kerugian yang besar.

"Jujur saja kami para pedagang yang ada di Air rambai ini juga banyak yang statusnya sewa atau kontrak, bukan hanya itu saja bahkan ada yang melakukan peminjaman bank untuk melakukan usaha," kata Rianto. "Jadi bagaimana kami mau membayar itu semua apabila lokasi tersebut nantinya seperti kota mati karena sama sekali tidak ada akses bahkan untuk pengendara motor sekalipun," tambahnya.

Bahkan dari keterangan Rianto bahwa sebelum pembangunan jembatan tersebut dijlankan, mereka selaku pedagang yang ada di Air Rambai tidak pernah diajak untuk berdiskusi terkait penutupan jalan secara utuh tersebut. Menurutnya baik sosialisasi secara tertulis maupun secara lisan, sama sekali tidak pernah dilakukan oleh pihak kontraktor.

"Yang kami sesalkan sebelumnya juga sama sekali tidak ada sosialisasi dari pihak kontraktor baik secara lisan maupun tertulis terkait persoalan ini," katanya. Terpisah, Udo yang merupakan pedagang lainnya dikawasan Air Rambai meminta pembukaan jembatan darurat tersebut agar dapat dilakukan secepatnya. Dirinya juga menuntut pihak kontraktor untuk membuat jembatan yang lebih layak untuk pengguna kendaraan bermotor dan juga akses warga setempat yang lebih layak.

"kalau bisa kami minta pembangunan jembatan tersebut juga segera dipercepat agar tidak mematikan usaha kami," katanya.

Selanjutnya Robi, pedagang lainnya yang juga selaku kordinator anak-anak yang seringkali melakukan pengaturan lalu-lintas di lokasi jembatan darurat tersebut agar dapat terus diberdayakan. Pasalnya jika tidak ada anak-anak yang mengatur lalu lintas disana tentunya dikhawatirkan akan menimbulkan keributan.

"Soal uang sukarela yang mereka minta saya rasa itu tidak terlalu masalah karena memang harus adanya uang jerih payah untuk mereka yang telah berjaga mengatur lalu lintas disana," ungkap Robi.

Sementara itu Ketua Komisi III DPRD Rejang Lebong, Mahdi Husein terlihat cukup serius dalam menanggapi curahan para pedagang Air Rambai yang keseluruhannya adalah peagang tersebut. Disampaikan Husein bahwa surat protes yang diajukan oleh pedagang Air Ramabai tersebut akan segera disampaikan kepada Ketua DPRD Rejang Lebong untuk segera dilakukan pembahasan.

"Surat pengaduan ini akan segera kita sampikan kepada ketua dan akan segera kita tindak lanjuti," sampai Husein. Lebih jauh dikatakan Mahdi sebenarnya hal seperti ini terjadi adalah merupakan akibat dari kurangnya singkronisasi antara pihak provinsi dengan dengan kabupaten Rejang Lebong. Menurutnya hal ini merupakan kegiatan provinsi yang gagal dalam perencanannya.

"Ini bisa dikatakan pihak provinsi gagal dalam perencanaan, apabila sosialisasi dan singkronisasi dilakuka dengan baik kepada masyarakat tentu tidak akan sampai menyebabkan hal yang seperti ini," katanya. Sedangkan pihak Polres Rejang Lebong yang diwakili oleh Kabag Ops, Firdaus PN membenarkan bahwa pihak Polreslah yang telah melakukan penutupan jembatan darurat tersebut. Pasalnya tindakan tersebut diambil berdasarkan pertimbangan keamanan dan juga keselamatan.

"Kondisi jembatan darurat tersebut sudah cukup membahayakan, sehingga atas pertimbangan keselamatan dan juga keamanan makanya kemai memutuskan untuk menutup sementara akses jembatan darurat tersebut," sampainya.

Disampaikannya bahwa pihaknya tidak menginginkan adanya jatuh korban pada jembatan darurat tersebut. Bukan hanya itu, namun menurutnya jika memang dengan kondisi jembatan darurat yang sudah memprihatinkan tersebut juga akan dapat mengganggu pekerja yang sedang mengerjakan proyek jembatan tersebut.

"Bukan hanya faktor keselamatan masyarakat, namun juga faktor keselamatan pekerja yang ada disana juga harus kami fikirkan," jabarnya. Dari pantauan CE terlihat usai hearing tersebut pada hari yang sama sekitar pukul 14.00 WIB kemarin, Firdaus bersama dengan beberapa anggota kepolisian lainnya langsung meninjau ke lokasi jembatan darurat tersebut. Dari pantauan terlihat para pekerja jembatan sedang membongkar jembatan darurat tersebut untuk dilakukan perbaikan yang lebih layak.

Lebih lanjut, kedatangan Firdaus memantau kelokasi jembatan tersebut juga dalah untuk memantau apakah pihak kontraktor sudah melakukan pembongkaran dan perbaikan jembatan yang lebih layak. Dirinya juga menemui bebrapa anak yang bisanya berjaga untuk melakukan pengaturan lalu lintas.

Dia meminta kontraktor untuk menganggarkan uang upah kepada anak-anak yang nantinya tetap akan membantu pengatura lalu lintas disana.

"Jadi anak-anak ini tidak perlu lagi meminta-minta sumbangan sukarela masyarakat apabila kontraktor sudah menyediakan anggaran untuk upah jerih payah mereka," pungkas Firdaus. (CE2)

Sumber: