OPD Minim Koordinasi ke Camat Wilayah Lembak

CURUP, CE - Panitia khusus (Pansus) DPRD Rejang Lebong meminta kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang masuk dalam gugus tugas penanganan covid untuk aktif berkoordinasi ke para Camat yang ada di Rejang Lebong. Ini setelah pihak Pansus kembali menggelar hearing bersama Camat dari wilayah Lembak, yang kurang lebih ada 7 Kecamatan.

"Kita sudah hearing dengan 7 Camat dari Lembak, kesimpulannya kita minta OPD terkait yang menyalurkan bantuan untuk lebih banyak berkoodinasi," sampai anggota Pansus Covid 19 Dapil Lembak, Destiansah, Kamis (25/6) kemarin.

Diakuinya dari hearing tersebut didapati info jika bantuan yang ada pada kecamatan hanya bersifat transit. Dimana justru membebankan pihak Kecamatan, yang harus mengeluarkan biaya sendiri untuk melakukan distribusi dan juga penjagaan.
"Sedangkan sama - sama diketahui jika dalam RKB yang diberikan masing - masing OPD sudah ada biaya transport, uang lelah, bensin, sewa mobil. Namun kita masih mendapat keluhan yang semacam ini, hal ini menunjukkan jika OPD kita tidak serius dalam memberikan bantuan, dan cenderung ingin makan sendiri, jika seperti ini maka kasian kecamatan yang hanya lokasi transit," jelasnya.

Lebih jauh dikatakannya, jika Kecamatan sendiri hanya lokasi drop bantuan yang diberikan OPD. Dimana dengan data yang tidak jelas dan cenderung untuk wilayah Lembak bantuan ini justru membuat keributan dan kecemburuan sosial. Pasalnya hanya beberapa yang dapat dan cenderung hanya 05 % dari jumlah penduduk wilayah tersebut.

"Ini juga menunjukkan OPD tidak becus, jika memang ingin berikan bantuan merata seharusnya, jika melihat data Lembak itu tidak sampai 300 bantuan Disnakertrans, jadi jika ingin berikan merata dan jangan bebani masyarakat lagi," bebernya.

Pasalnya dirinya juga geram saat melihat data bantuan yang diberikan Disnakertrans untuk wilayah Lembak yang sangat sendiri dan miris, mereka berikan bantuan hanya untuk yang mendatangi kantornya, sedangkan wilayah Lembak cukup tertinggal terlebih soal informasi, jika memang OPD bisa bekerja kenapa tidak minta data seluruh lewat camat, agar perkecamatan bantuan tersebut merata.

"Jadi Bantuan ini sendiri hanya alah kadarnya dan tidak benar - benar menyasar wilayah yang sangat terdampak," jelasnya.

Kendati demikian pihaknya masih berhadap jika memang masih ada bantuan hal tersebut dapat dikoordinasikan dengan jelas kepada pihak kecamatan, dan juga pihak kecamatan jika memang ada bantuan juga harus menyampaikan kriteria yang jelas pada masyarakat secara transparan, sehingga tidak menimbulkan gejolak. (CE1)

Sumber: