Wagub Minta Minimalisir, Soal Kendala Pembangunan Infrastruktur

CE ONLINE - Wakil Gubernur (Wagub) Bengkulu, Rosjonsyah meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi, serta Dinas Pemukiman dan Pertahanan Provinsi, agar proses pembangunan infrastruktur tidak ada kendala.

Khususnya mulai tahun anggaran 2022 mendatang, mengingat pada tahun anggaran 2021 ini, dapat dipastikan ada beberapa pembangunan infrastruktur yang ditunda pelaksanaannya. Dimetahui bahwa selain terhambat kerena keterbatasan anggaran pasca dilakukan refocusing, juga keterlambatan dalam proses lelangnya.
"Jangan ada kendala dalam pembangunan infrastruktur itu, khususnya membangun perekonomian dan infrastruktur akan mulai direalisasikan pada tahun depan. Makanya saya minta database-nya sekaligus juga apa saja kendala untuk dicarikan solusinya," ungkap Wagub.

Dikatakannya bahwa, dari hasil pertemuan dengan jajaran Dinas PUPR dan Dinas Perkim Provinsi sebelumya, ia meminta untuk kendala perealisasian pembangunan infrastruktur pada proses pelimpahan kontrak, khususnya ke Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ).

Menurutnya hal demikian tidak mesti terjadi kembali, lantaran hanya di nilai kurang koordinasi saja. Terlebih setiap tahun anggaran, pengesahaan RAPBD menjadi APBD telah dilakukan pada bulan November, sehingga pada awal tahun semestinya proses lelang sudah berjalan dan pada bulan Juli-nya dilakukan penanda tanganan kontrak kerja.
"Pola pikir sekaligus sistem kerja dari jajaran Dinas PUPR khususnya yang perlu kita rubah, karena memang di tunggu masyarakat. Apalagi instruksi Presiden, meski ditengah pandemi Covid 19 ini, semua pembangunan harus berjalan, agar perekonomian di masyarakat bisa berjalan," sampainya.

Lebih jauh Rosjonsyah menegaskan, kinerja jajaran Dinas PUPR dan Dinas Perkim ini akan terus dipantau secara rutin. Apalagi menjelang dimulainya realisasi pembangunan infrastruktur di mulai tahun depan, ia akan kembali mempertanyakan secara langsung perkembangannya. Mengingat tujuan utamanya, agar program pembangunan yang sudah tertuang dalam APBD, bisa terlaksana dengan maksimal.
"Mulai tahun depan, kita tidak ingin lagi mendengar terlambat lelang. Makanya akan terus dipantau kinerja pegawai di jajaran Dinas PUPR ini," ujarnya.

Sementara itu, kesiapan anggaran tahun 2022, Wagub mengaku, Pemerintah Provinsi (Pemprov) saat ini memang tidak bisa berbuat banyak, karena masih ditengah pandemi, sehingga kebijakan refocusing masih akan terjadi.
"Kalau maunya Pemda, anggaran pembangunan ini besar. Tapi karena kebijakan pusat, mau tidak mau anggaran yang ada harus kita maksimalkan dulu untuk kepentingan masyarakat," pungkasnya. (CE2)

Ingin Berlangganan Koran? Hubungi Whatsapp +628 2178 6396 51

IKUTI JUGA AKUN MEDSOS CE DIBAWAH INI:

Sumber: