Anggaran Minim,Banyak Jalan Diprediksi Tak Tersentuh Perbaikan

Reporter: Sari Apriyanti|

Editor: Sari Apriyanti|

Selasa 16-11-2021,10:56 WIB

Anggaran Minim,Banyak Jalan Diprediksi Tak Tersentuh Perbaikan

CURUPEKSPRESS.COM, BENGKULU - Saat ini cukup banyak ruas jalan yang menjadi wewenang Provinsi yang memerlukan perbaikan. Namun perihal tersebut Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Bengkulu, Mohd Gustiadi S.Sos menyatakan saat ini ia memprediksikan akan banyak ruas jalan provinsi yang tidak akan tersentuh perbaikan.

Dikatakan pria yang akrab disapa Edi Tiger ini, hal terseut mengingat minimnya alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur pada tahun 2022 mendatang.
"Dengan alokasi anggaran yang minim tersebut, kita mempertanyakan, pembangunan apa yang bakal dilakukan Pemprov," ungkap Edi.

Contohnya saja di Kabupaten Lebong, disana jalan poros hanya ada jalan provinsi yang kondisinya pada beberapa titik sangat memprihatinkan.
"Dengan anggaran yang minim itu sulit kondisi jalan provinsi di Lebong bisa teratasi," kata Edi.

Dewan Dapil IV, Rejang Lebong - Lebong ini berpendapat, alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur dengan leading sektor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) provinsi Bengkulu pada tahun depan cenderung terjun bebas. Terbukti dalam usulan RAPBD TA 2022 hanya bekisar Rp 218 miliar. Bahkan mirisnya, anggaran tersebut sudah termasuk belanja pegawai.
"Jadi palingan hanya setengah dari total alokasi itu untuk pembangunan infrastruktur. Belum tentu juga setengah dari total usulan di Dinas PUPR itu, seluruhnya murni untuk pembangunan infrastruktur," ujarnya.

Ia mencontohkan seperti untuk perencanaan, pembebasan lahan, dan lainnya. Sementara sama-sama diketahui sejumlah infrastruktur seperti jalan milik provinsi kondisinya kian memprihatinkan.
"Ironisnya dukungan untuk pembangunan infrastruktur jalan itupun sangat minim. Seperti untuk pemeliharaan, hanya Rp 550 juta," kata Edi.

Menurutnya, tentu saja dengan anggaran pemeliharaan yang minim tersebut, pihaknya pesimis kerusakan jalan yang menjadi tanggungjawab Pemprov bisa teratasi secara baik.
"Jadi mau bangun apa Pemprov di kabupaten/kota dengan anggaran pembangunan infrastruktur yang minim tersebut. Makanya kita minta ini diperhatikan," pungkasnya. (CE2)