RDK Bersama BKD, Komisi III Pertanyakan Proyek Eks PT. SMI

CURUPEKSPRESS.COM, REJANG LEBONG - Rapat dalam kantor (RDK) antara Komisi III DPRD Kepahiang bersama dengan Badan Keuangan Daerah (BKD) Kepahiang Rabu (17/5) kemarin berlangsung di ruang rapat Banggar. Hadir mendampingi RKD kemarin, Wakil Ketua I Andrian Defandra, dan Wakil Ketua II Haryanto, Ketua komisi III Ansori M dan seluruh pejabat utama BKD Kepahiang.

Disampaikan Ansori, kalau RKD yang digelar kemarin merupakan inisiatif dari Kepala BKD Kepahiang yang baru dilantik Jono Antoni yang mengharapkan sumbang saran dari DPRD Kepahiang dalam menjalankan roda pemerintahan di Kabupaten Kepahiang sebagai Kepala BKD.
"Mereka (BKD, red) yang meminta pertemuan ini. Tentu saja ini baik bentuk sinergisitas antara eksekutif dan legislatif," ujarnya.

Meski dilakukan atas permintaan sendiri dari Kepala BKD, sebut Ansori bahwa RKD kemarin tetap timbul beberapa pertanyaan dan kritikan dari segenap anggota DPRD kepahiang khususnya dari Komisi III. Salah satu yang menonjol adalah persoalan tindak lanjut eks proyek PT SMI yang dinilai Ketua Komisi III sama sekali belum memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Kepahiang khususnya masyarakat di tiga wilayah.

Dimana pembangunan 3 link jalan tersebut dibangun. Karenanya Ansori meminta pada Pemerintah untuk kembali melakukan peninjauan atas pembangunan 3 link jalan yang dikuatirkan menjadi proyek mangkrak Pemerintah Kabupaten Kepahiang.
"Kami menduga dan patut untuk diduga kalau proyek eks PT SMI tidak sesuai dengan anggaran yang sudah Pemkab Kepahiang keluarkan," kata Ansori.

Hal ini tegas Ansori, dilihat dari kondisi badan jalan yang dibangu pada tahun 2020 yang saat ini sudah banyak mengalami kerusakan dan sama sekali tidak memberikan manfaat bagi warga sekitar.
"Ini perlu kita kaji ulang jangan sampai nanti menjadi persoalan dikemudian hari," ujarnya.

Karena itu pula Ansori politisi Partai Golkar yang baru saja terpilih menjabat Ketua Komisi III DPRD Kepahiang yang mengantikan Haryanto, S.Kom, berharap BKD Kepahiang untuk dapat memberikan laporan pada pihaknya atas berapa penggunaan anggaran yang telah dikeluarkan dalam pembangunan proyek yang tidak dapat diselesaikan pada pembangunannya tahun 2020 lalu.
"Jangan sampai juga uang rakyat yang sudah banyak dikucurkan ke proyek itu sia-sia dan tidak memberikan manfaat baik bagi masyarakat," tegasnya.

Dugaan proyek yang dikerjakan asal-asalan itu. Ansori juga meminta pada BPK dan BPKP untuk melakukan pemeriksaan ulang.
"Kalau memang memungkinkan, kenapa tidak kita bisa meminta BPK untuk melakukan audit ulang. Dan ini kami rasa penting agar tidak menjadi masalah hukum dikemudian hari," singkatnya.

Menjawab beberapa saran pertanyaan dan kritik yang disampaikan Anggota DPRD Kepahiang kemarin, Kepala BKD Kepahiang Jono Antoni meminta waktu pada Komisi III untuk dapat menjelaskan dan memberikan beberapa data yang diinginkan.

Hal ini sampai Jono dikarenakan pihaknya masih perlu menyiapkan data dan keterangan bukan saja dari pihaknya akan tetapi juga dari stake holder lain dalam hal ini OPD terkait.
"Hari ini (kemari, red) sebenarnya kita hanya perkenalan, karena saja baru menjabat di BKD. Tapi karena ada beberapa pertanyaan yang harus kami jawab dan datanya belum kami siapkan, kami meminta ada waktu lain yang nanti akan diagendakan Komisi III untuk kami menyampaikan beberapa penjelasan dan memberikan data- data yang dewan minta," ucapnya.

Namun demikian Jono mengapresiasi masukan dan saran yang disampaikan dewan pada pihaknya untuk dapat melaksanakan pemerintahan dengan baik agar terciptanya pemerintahan yang bersih dan melayani.
"Insya Allah, kita siap untuk menjelaskannya," singkat Jono. (CE7)

Ingin Berlangganan Koran? Hubungi Whatsapp +628 2178 6396 51

IKUTI JUGA AKUN MEDSOS CE DIBAWAH INI:

Sumber: