Proses Seleksi Panwaslu Desa atau Kelurahan Harus Transparan

LEBONG, CURUPEKSPRESS.COM - Jelang perekrutan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) tingkat Desa/ kelurahan yang akan di selenggarakan oleh Bawaslu Lebong pada 14 hingga 19 Januari mendatang.

Diketahui proses seleksi itu nantinya dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan (Panwascam) masing-masing.

Ketua Bawaslu Lebong, Jefrianto meminta selama proses seleksi berlangsung diharapkan pihak panitia panwascam harus benar-benar sesuai prosedur dan transparan.

Karena menurutnya proses perekrutan ini selain membangun kepercayaan publik, juga harus bebas dari unsur gratifikasi.

BACA JUGA:Sertifikasi Lahan Pemda, BKD Dijatah Rp 50 Juta

BACA JUGA:PAD Sewa Alat Arung Jeram Hanya Rp 10 Juta

"Jadi saya minta betul, panwaslu tingkat kecamatan harus benar-benar memilih calon anggota yang memiliki integritas, profesional, paham tugas dan fungsinya," kata Jefrianto.

Disampaikan Jefri, selama perekrutan anggota panwaslu desa/kelurahan berlangsung dipastikan tidak ada pungutan biaya apapun untuk setiap calon peserta serta melakukannya harus secara terbuka.

"Apabila hal ini ditemukan kita (Bawaslu,red) tidak segan-segan akan memberikan sanksi tegas bagi yang melanggar ketentuan itu karena sudah jelas dalam perekrutan itu tidak unsur pungli, ataupun titipan dari pihak manapun," jelasnya.

BACA JUGA:PAD Sektor Wisata Rp 191 Juta

BACA JUGA:Terima Stok 300 Ton Beras

Lebih jauh ia menambahkan proses seleksi harus dilakukan secara terbuka dan transparan itu telah telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 31 Tahun 1999.

Sementara untuk mengendalikan gratifikasi di internal Bawaslu telah diterbitkan Peraturan Bawaslu No. 6 Tahun 2015, tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

"Sanksi nya jabatan panitia akan di copot dan bisa saja ke jalur hukum," jelasnya.

Sumber: