Komitmen Pemkab RL Sertipikasi 29 Aset, Berupa Apa Saja Asetnya?

CURUP, CURUPEKSPRESS.COM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rejang Lebong telah berkomitmen untuk kembali mensertifikatkan aset-aset yang dimiliki.

Diketahui target sertipikasi aset Pemkab Rejang Lebong tahun 2023 setidaknya ada sebanyak 29 aset.

“Tahun ini kita menargetkan sebanyak 29 aset untuk dapat dipatenkan dengan menerbitkan sertipikat nya,” kata Plt Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Rejang Lebong, Andy Ferdian SE melalui Kabid Aset, Dodi kepada wartawan.

BACA JUGA:

• Penghapusan Aset Gedung Perpusda Tunggu Putusan Bupati, Berikut Penjelasannya..
• Akui Gunakan untuk Usaha Pribadi, Aset Karyawan Koperasi Terancam Disita

Lebih jauh dirinya menerangkan, 29 aset tersebut terdapat pada dua organisasi perangkat daerah (OPD) yang diantaranya Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud).

Sambungnya, pada Dinkes ada sebanyak 9 aset berupa Puskesmas Pembantu (Pustu) Talang Lahat, Belumai II, Taba Padang, Tanah Rumah Dinas Dokter Gigi Puskesmas Kampung Melayu dan lainnya.

Selanjutnya, pada Dikbud terdapat sebanyak 20 aset berupa bangunan sekolah. Untuk sekolah dasar (SD) sebanyak 11 bangunan dan sekolah menengah pertama (SMP) sebanyak 9 bangunan.

“Jadi 29 aset itu memang belum bersertipikat, oleh karenanya tahun ini kita daftarkan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) agar segera paten bangunannya,” papar Dodi.

BACA JUGA:

• 29 Aset Pemkab Disertifikasi Tahun Ini
• Aset Sekolah Terbengkalai Dibenahi 2017

Ia menuturkan, adapun prosesnya saat ini sedang berjalan.

Dimana pihaknya sedang melengkapi seluruh dokumen persyaratan kepada BPN untuk proses sertipikasi.

“Sekarang kita sedang melengkapi berkas dan pemasangan patok pada lahan/bangunan yang akan disertipikatkan itu. Target paling lama sebelum puasa semua berkas dan patok sudah masuk ke BPN,” tuturnya.

Selain itu dirinya juga mengatakan, pihaknya juga sedang berupaya meminta data keluarga berupa kartu tanda penduduk (KTP) kepada masyarakat yang lahannya bersinggungan langsung dengan lahan Pemkab tersebut.

“Kita juga perlu KTP warga itu agar pada saat pengukuran nanti tidak terjadi masalah dengan mereka, karena sudah ada kesepakatan antar kedua belah pihak,” tandas Dodi. 

Sumber: