Pengajuan DD 2025 Cukup dengan SK Bupati

CURUPEKSPRESS.COM - Proses pengajuan Dana Desa (DD) di awal tahun 2025 kini dipermudah dengan hanya membutuhkan Surat Keputusan (SK) Bupati sebagai dasar hukumnya. Namun hingga saat ini, SK tersebut masih dalam tahap proses penyelesaian.

Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Rejang Lebong, Indra Hadiwinata SH, menjelaskan bahwa SK Bupati menjadi dasar pengajuan sudah dimulai sejak tahun 2024 lalu."Untuk pengajuan DD Desa di awal tahun 2025 ini, kami hanya membutuhkan SK Bupati sebagai landasan hukumnya. Saat ini SK tersebut masih dalam proses penyelesaian," ucapnya.

Penyederhanaan persyaratan ini, sebut dia, diharapkan dapat mempercepat proses penyaluran Dana Desa ke desa-desa di wilayah Kabupaten Rejang Lebong, sehingga program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa dapat segera dilaksanakan.

BACA JUGA:Perbup DD Rejang Lebong Ditarget Rampung Januari, PMD : Februari Sudah Bisa Ajukan

BACA JUGA:DPMD Ingatkan Pemdes Gunakan DD Sesuai Aturan

 

"Dimana kalau sebelumnya itukan harus membuat Peraturan Bupati (Perbup) dulu," bebernyaSementara itu, untuk alokasi dana desa (ADD) sampai saat ini masih menggunakan Perbup yang posisi sekarang sedang disusun oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) sebagai OPD pemrakarsa.

"Sampai dengan hari ini (kemarin, red) pun belum ada terusan dari PMD soal Perbup ADD dimaksud," tuturnya.Diberitakan sebelumnya, Dinas PMD kini tengah memfinalisasi Peraturan Bupati (Perbup) terkait DD untuk tahun anggaran 2025.

"Kami menargetkan Perbup DD bisa selesai dalam waktu dekat alias di Januari ini," ungkap Kepala Dinas PMD Rejang Lebong, Suradi Ripai SP MSi melalui  Kabid Kelembagaan Masyarakat Sosial Budaya dan Pemerintah Desa, Nina Sari Sakti.

BACA JUGA:Berikut Prioritas Penggunaan DD 2025, BLT DD Turun jadi 15 Persen

BACA JUGA:17 Desa Terima DD Diatas Rp 1 Miliar

 

Saat disinggung apakah di Februari mendatang masing-masing pemerintah desa (pemdes) sudah mulai bisa mengajukan? Ia mengatakan, apabila pemdes sudah merumuskan dan menetapkan APBDes serta melengkapi kelengkapan berkas administrasinya, maka pengajuan DD tahap I sudah bisa dilakukan.

"Kalau sudah siap dan berkasnya lengkap, maka sudah bisa," singkatnya. 

Sumber: