Kemenkeu Dukung Pemangkasan Anggaran MBG, Asal Gizi Anak Tidak Terganggu

 

CURUPEKSPRESS.COM - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan dukungannya terhadap langkah efisiensi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG), dengan catatan utama bahwa kualitas makanan yang diterima masyarakat tidak boleh mengalami penurunan.

Pernyataan ini menegaskan komitmen pemerintah untuk tetap menjaga keseimbangan antara pengelolaan anggaran negara dan pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, khususnya anak-anak.

Menurut Purbaya, usulan efisiensi tersebut bukan berasal dari Kementerian Keuangan, melainkan dari Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai pelaksana program. Ia menilai langkah ini sebagai bentuk adaptasi terhadap dinamika fiskal yang terus berkembang.

Dalam konteks pengelolaan keuangan negara, efisiensi bukan sekadar penghematan, melainkan upaya untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

Salah satu perubahan yang diusulkan adalah penyesuaian hari operasional program MBG menjadi lima hari dalam sepekan. Skema ini dinilai tetap mampu menjaga keberlanjutan program tanpa mengurangi tujuan utamanya, yaitu meningkatkan status gizi anak-anak.

Purbaya menekankan bahwa perubahan ini lebih bersifat teknis dan tidak mengurangi esensi program sebagai intervensi strategis dalam pembangunan sumber daya manusia.

Kebijakan tersebut juga sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran berbasis kinerja yang selama ini diterapkan pemerintah. Dalam pendekatan ini, keberhasilan program tidak hanya diukur dari besarnya anggaran yang digunakan, tetapi dari dampak nyata yang dihasilkan.

Oleh karena itu, efisiensi yang dilakukan diharapkan dapat meningkatkan efektivitas program, bukan justru menurunkannya.

Di sisi lain, BGN menetapkan pengecualian bagi wilayah tertentu, seperti daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T), serta wilayah dengan prevalensi stunting yang masih tinggi. Di daerah-daerah tersebut, program MBG tetap dilaksanakan enam hari dalam sepekan.

Kebijakan ini mencerminkan pendekatan afirmatif pemerintah dalam menangani ketimpangan gizi antarwilayah.

Data dari Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024 yang dirilis oleh Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa angka stunting nasional masih menjadi perhatian serius, terutama di wilayah timur Indonesia. Stunting tidak hanya berdampak pada pertumbuhan fisik anak, tetapi juga pada perkembangan kognitif dan produktivitas jangka panjang.

Oleh karena itu, intervensi melalui program MBG menjadi salah satu strategi penting dalam menekan angka stunting.

BGN menekankan pentingnya akurasi data dalam pelaksanaan program ini. Pendataan yang dilakukan mencakup jumlah sekolah, jumlah siswa, hingga kondisi gizi di masing-masing wilayah. Kolaborasi dengan dinas pendidikan dan kesehatan daerah menjadi kunci agar program tepat sasaran. Dengan data yang valid, pemerintah dapat memastikan bahwa bantuan gizi benar-benar diterima oleh kelompok yang membutuhkan.

Sumber: