Begini Respons Dedi Mulyadi yang Kesal Warungnya Dibongkar

CURUPEKSPRESS.COM - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi memberikan respons terkait ada warga yang kecewa karena pembongkaran bangunan liar di Kampung Gabus, Desa Srimukti, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi.

Dedi Mulyadi mengatakan pembongkaran bangunan liar di Kampung Gabus, Desa Srimukti, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, harus dilakukan. Ada 50 bangunan liar yang berdiri di atas tanah milik Perum Jasa Tirta dibongkar pada Rabu (18/6/2025) oleh Satpol PP Kabupaten Bekasi.

BACA JUGA:Lupa di Anggarkan? Dedi Mulyadi Ungkap Awal Mula Utang BPJS Jabar Mencapai Rp344 Miliyar

BACA JUGA:Dedi Mulyadi Ancam Ungkap Pelaku Titip-Menitip di SNBP Jawa Barat 2025

Salah satu warga, Irwansyah (51), pedagang kopi, mengaku kecewa dan merasa dikhianati karena usaha dibongkar tidak lama setelah kunjungan Gubernur Dedi. Bahkan, ia tidak mau memilih Dedi Mulyadi di pemilihan berikutnya. "Enggak mau milih lagi (Dedi Mulyadi), saya rakyat kecil, jual kopi Rp 1.000-Rp 2.000, keuntungannya buat nafkahin anak saya," kata Irwansyah. 

Ia juga menyayangkan karena saat kunjungan gubernur tidak ada pemberitahuan soal pembongkaran."Enggak dikasih tahu, cuma ngonten doang," tambahnya.

Dedi Mulyadi menekankan bahwa pembongkaran dilakukan demi kepentingan yang lebih luas. "Pasti kecewa, pasti ada pedagang kecil yang kecewa. Intinya tak akan bisa memuaskan semua pihak, tapi pemimpin harus memilih demi kebaikan," ujar Dedi Mulyadi, Kamis (19/6/2025), dikutip dari Kompas.com.

BACA JUGA:Wujud Kepedulian nya, Dedi Mulyadi Beri Bantuan Rp10 Juta untuk Korban Pergeseran Tanah

BACA JUGA:Momen Mengejutkan! Dedi Mulyadi Berkunjung ke Kantor Kemendikdasmen, Ada Apa?

Menurutnya, langkah pembongkaran bertujuan untuk menata kembali kawasan tersebut dan mencegah penyalahgunaan lahan milik negara. Ia menyampaikan bahwa beberapa bangunan diketahui dibangun oleh pihak-pihak tertentu yang kemudian menyewakan kios-kios tersebut secara ilegal kepada pedagang dengan harga yang tinggi, bahkan mencapai jutaan rupiah.

"Satu lapak disewakan sejuta atau Rp 500.000. Kalau dia kuasai 50 lapak, sudah Rp 50 juta," jelasnya.

Ia menegaskan tak akan mentolerir praktik jual beli tanah milik negara. Lebih jauh, Dedi menjelaskan bahwa kawasan Tambun Utara tergolong rawan karena berada dekat dengan kawasan industri, sehingga kerap dimanfaatkan untuk bisnis ilegal.

BACA JUGA:Berbeda dengan Dedi Mulyadi, Wali Kota Bandung Farhan Dukung Rapat di Hotel dan Siapkan Insentif