Berbeda dengan Dedi Mulyadi, Wali Kota Bandung Farhan Dukung Rapat di Hotel dan Siapkan Insentif

CURUPEKSPRESS.COM - Sikap berbeda ditunjukkan oleh Wali Kota Bandung, Farhan, dalam menyikapi pelaksanaan rapat Aparatur Sipil Negara (ASN) di hotel. Saat sejumlah pihak, termasuk politisi senior Dedi Mulyadi, mengkritik kegiatan rapat dinas yang dilangsungkan di luar kantor, Farhan justru mengambil langkah sebaliknya ia mendukung penuh dan bahkan berencana memberikan insentif khusus. Farhan mengaku akan fokus melaksanakan kegiatan pada hotel bintang 3 dan bintang 2 di Kota Bandung.

"Kita akan mulai lakukan secara perlahan, adaptasi karena tujuan utama kita adalah membantu menghidupkan kembali hotel-hotel bintang 3 dan bintang 2," ujar Farhan ditemui wartawan di Bandung, Senin (16/6/2025).

BACA JUGA: Heboh! Usai Viral Video Kades Casmari Nyawer di Diskotik, Dedi Mulyadi Ancam Tunda Bantuan Desa di Cirebon

BACA JUGA:Keputusan Dedi Mulyadi Larang Rapat di Hotel Menuai Banyak Pertanyaan, Ternyata ini Alasan nya!!

 

Menurut Farhan, kebijakan tersebut bukan sekadar bentuk dukungan terhadap kenyamanan ASN, tetapi juga merupakan upaya konkret untuk menggerakkan sektor perhotelan dan pariwisata yang sempat terpuruk akibat pandemi COVID-19. Ia menyebutkan bahwa anggaran yang digunakan tetap mengedepankan prinsip efisiensi dan manfaat jangka panjang bagi perekonomian kota.

“Rapat di hotel bukan sekadar soal tempat, tapi soal efek berganda bagi ekonomi lokal. Kami ingin ASN produktif, sekaligus membantu sektor jasa agar terus hidup,” ujar Farhan dalam konferensi pers di Balai Kota Bandung, Senin (17/6).

Keputusan itu mengikuti arahan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. Farhan juga mengatakan, kegiatan aparatur sipil negara (ASN) di hotel akan dibatasi pada hotel-hotel yang terindikasi banyak karyawan yang terkena PHK dan menyasar hotel biasa. Farhan pun tengah menyiapkan stimulus insentif untuk hotel tersebut. "Kalau kita, kalau kata Pak Menteri boleh, ya boleh. Lagian banyak hotel bintang 3 dan bintang 2 di kita yang suffer (menderita) ya. Jadi harus dibantu. Kalau dibiarkan, maka tutup, PHK, terus mau bagaimana?" kata dia.

BACA JUGA:Motor Patwal Dishub yang Bonceng Dedi Mulyadi Resmi Kena Tilang ETLE di Denda Rp.250 ribu

BACA JUGA:Naik Motor Patwal Tanpa Helm, Gubernur Dedi Mulyadi Beri Contoh Taat Aturan Minta di Tilang Sesuai Aturan

 

Kebijakan Farhan ini tentu berbeda dari pandangan Dedi Mulyadi, yang sebelumnya menyatakan bahwa rapat di hotel hanya menambah pemborosan anggaran negara dan menjauhkan ASN dari esensi pelayanan publik yang sederhana dan merakyat. 

“Pemerintahan itu jangan seperti korporasi besar. Rapat ya cukup di kantor. Duit negara itu harus hemat, bukan buat kenyamanan pegawai,” ujar Dedi beberapa waktu lalu.

Menanggapi perbedaan pandangan dengan Gubernur Dedi Mulyadi, Farhan menegaskan bahwa wilayah kerja dan kewenangan antara pemerintah kota dan provinsi berbeda. Menurut Farhan, Gubernur juga tidak mempermasalahkan selama kebijakan tersebut sesuai aturan. "Wilayah kewenangan dan juga hotelnya beda lapangan kerjanya. Maksudnya gini, wilayah kewenangan beliau adalah pemerintah provinsi. Kalau kita, ya kewenangan saya ada di pemerintahan Kota Bandung," kata Farhan.

Sumber: