APBD 2023 Diprediksi Alami Defisit Hingga Rp 185 M

KEPAHIANG ,CURUPEKSPRESS.COM     -  Tidak akan jauh banyak perbedaan dengan 2 tahun sebelumnya,  tahun 2023 depan masih banyak agenda pembangunan daerah yang diperkirakan belum bisa untuk dijalankan.

BACA JUGA : Lagi! Coba Perkosa Teman Sendiri, Pria Beristri Diringkus 

Ini menyusul angka defisit pada APBD 2023 mendatang yang angkanya masih cukup besar mencapai Rp 185.553.487.666.

Prediksi angka defisit pada keuangan Kabupaten Kepahiang tahun 2023 mendatang disampaikan Bupati Kepahiang Dr Ir Hidayatullah Sjahid MM IPU, pada sidang paripurna DPRD Kepahiang dengan agenda penyampaian nota pengantar rencana Kebijakan Umum APBD (KUA) dan rencana prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) Kabupaten Kepahiang 2023 yang digelar di ruang sidang utama DPRD Kepahiang Selasa (12/7) kemarin.

BACA JUGA :  Oknum Pegawai RSUD, Pegawai BUMN dan Mahasiswa Terlibat Aborsi Diamankan, Korban Meninggal Dunia

Untuk diketahui, sebagai informasi proyeksi APBD Kepahiang 2023 dalam rencana KUA PPAS sebagai berikut.

Pendapatan yang terdiri dari PAD, pendapatan transfer  dan lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp 632.120.905.262. Belanja daerah yang terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer sebesar Rp. 820.674.392.928, sehingga antara penerimaan dan belanja mengalami selisih sebesar Rp 188.553.487.666.

BACA JUGA :  Aborsi Berujung Maut, Pegawai BUMN Masuk Bui, ASN dan Mahasiswa Ikut Terlibat 

Kemudian pembiayaan daerah yang terdiri dari penerimaan pembiayaan Rp 5.000.000.000, pengeluaran pembiayaan Rp 2.000.000.000, pembiayaan  netto Rp 3.000.000.000 sehingga total defisit anggaran setelah pembiayaan netto menjadi Rp 185.553.487.666.

BACA JUGA :  Polisi Cium Ada Sindikat Praktik Aborsi 

Kepada awak media sesaat setelah penyampaian nota pengantar  rencana KUA-PPAS Kabupaten Kepahiang 2023, bupati menyebut jika angka yang disampaikan kemarin pada sidang paripurna DPRD Kepahiang merupakan proyeksi perkiraan dan defisit tersebut akan dilakukan penekanan pada saat dilakukan pembahasan RAPBD 2023 antara banggar dan TAPD nantinya.

BACA JUGA :  Polisi Isyaratkan Masih Ada Tsk Lain, Dari Kasus Aborsi Berujung Maut =

"Itu kan baru rancangan KUA PPAS, kami juga tidak mungkin untuk tidak menerima usulan kegiatan dari masing-masing OPD. Semua usulan itu kita terima dahulu sehingga muncul angka defisit itu. Tapi nanti juga akan dilakukan pemangkasan angka defisit itu melalui pembahasan antara banggar dan TAPD," singkat bupati.

BACA JUGA :  Terlibat Aborsi, Oknum ASN RSUD Terancam Dipecat

Sementara itu Ketua DPRD Kepahiang Windra Purnawan SP, dalam penyampaiannya menyebutkan jika KUA PPAS itu nanti menjadi dasar bagi pihaknya dalam melakukan penyusunan APBD 2023.

Minta Jangan Andalkan Dana Transfer

DI SISI lain, besarnya angka defisit pada KUA-PPAS 2023 mendapatkan sorotan dari Anggota DPRD Kepahiang seperti yang disampaikan Ketua Fraksi Golkar DPRD Kepahiang Hendri yang meminta eksekutif untuk dapat membuat terobosan baru agar dapat meningkatkan PAD Kepahiang dan tidak hanya mengandalkan dana transfer pusat dan dana bagi hasil lainnya.

BACA JUGA :  Oknum ASN Terlibat Aborsi, BKD PSDM Belum Terima Laporan Resmi 

"Kami melihat sejauh ini eksekutif belum memiliki  adanya terobosan untuk dapat meningkatkan keuangan daerah. Kita selama ini hanya mengandalkan transfer pusat dan dana bagi hasil saja, yang imbasnya keuangan daerah selalu mengalami defisit," ucap Hendri.

BACA JUGA :  ASN Terlibat Aborsi Dicopot dari Jabatan Karu 

Karenanya Hendri meminta Pemkab Kepahiang, sudah dapat memulai untuk mengali potensi daerah yang akan dapat diyakini bisa mengingkatkan PAD Kepahiang.

BACA JUGA :  Penyidik Tunggu Hasil Labfor Kasus Tindak Pidana Aborsi 

Seperti dengan mengoptimalkan potensi destinasi wisata yang saat ini sudah ada dan destinasi wisata lain yang dapat dikembangkan.

"Kita juga tidak bisa selalu berharap dengan transfer pusat, bagaimana jika kedepan transfer pusat itu tidak ada lagi. Jangankan untuk membiayai pembangunan untuk operasional pemerintahan saja sudah tidak dimungkinkan lagi," tegasnya.

Karenanya Hendri mengajak eksekutif untuk dapat duduk bersama memikirkan upaya lain yang dapat dikembangkan sebagai sumber pendapatan daerah.