KEPAHIANG, CURUPEKSPRESS.COM - Menjadi salah satu dari 10 desa yang capaian Pajak Bangunan dan Bumi (PBB) nya terendah di wilayah Kabupaten Kepahiang, pihak Desa Taba Tebelet Kecamatan Kepahiang akan gencar melakukan sosialisasi lanjutan kepada masyarakat desa setempat secara berkala.
Sebagaimana disampaikan Kades Taba Tebelet Agus Salim, jika pihaknya menyadari sejak tahun 2021 lalu capaian PBB di desa nya rendah sehingga pihaknya akan melakukan sosialisasi dan mengingatkan masyarakat desa agar meningkatkan kesadarannya dalam membayar pajak.
"Setiap ada kegiatan, kami akan selalu mensosialisasikan soal pajak PBB ini kepada masyarakat setempat. Baik itu dalam pertemuan rapat, musyawarah, pernikahan, bahkan pertemuan lainnya seperti kegiatan-kegiatan lainnya yang dilaksanakan di desa," ujar Agus.
BACA JUGA:Jadikan Bahan Evaluasi, BKD Harus Benahi Penagihan Tunggakan PBB P2
BACA JUGA:Tunggakan PBB P2 Hampir Rp 1 Miliar
Dikatakan Agus, dengan kondisi yang ada saat ini dirinya belum bisa menargetkan secara khusus, berapa angka tunggakan PBB yang akan ditekannya di tahun 2023 ini.
"Sebisa mungkin kami akan mengupayakan tunggakan PBB di Desa Taba Tebelet ini secara perlahan akan terus berkurang jumlahnya," ucap Agus.
Adapun permasalahan yang terjadi sehingga capaian PBB Desa Taba Tebelet rendah tambah Agus.
Lantaran banyaknya perumahan BTN di desanya dan nama yang terdaftar dari beberapa rumah tersebut adalah nama pengembangnya saja.
BACA JUGA:Hibah Lahan IAIN
BACA JUGA:DPUPRPKP : Insyallah Februari Tayang Lelang
Sehingga dari beberapa rumah hanya satu nama yang terdaftar untuk pembayaran PBB.
"Dari survei yang kami lakukan, memang di Desa Taba Tebelet ini cukup banyak perumahan. Dimana dari banyaknya rumah yang ada, itu hanya nama pengembangnya yang terdaftar untuk membayar PBB. Sehingga kami akan melakukan pendataan ulang, agar setiap rumah dikenakan pembayaran PBB. Intinya agar lebih tertib, dan PBB Desa Taba Tebelet meningkat," sampainya.
Selain itu Agus juga mengingatkan, agar masyarakat dapat meningkatkan kesadarannya terhadap kewajiban membayar pajak.
BACA JUGA:Soal Rekrutmen TKS, Ini Penjelasan Sekda