KEPAHIANG, CURUPEKSPRESS.COM - Anggaran Pemilu yang diusulkan KPU, Bawaslu dan pengamanan Polri dan TNI untuk tahun 2024 mendatang, dinilai terlampau besar.
Dimana anggaran yang mencapai hampir Rp 46,5 miliar.
Menanggapi hal tersebut Bupati Kepahiang Dr Ir Hidayattullah Sjahid MM IPU menyampaikan jumlah anggaran pemilu yang diusulkan saat ini harus dikaji lebih lanjut oleh pihak Banggar dan TAPD.
Karena menurutnya, dengan kondisi keuangan daerah yang sangat minim, akan sangat sulit menyiapkan anggaran untuk Pemilu yang jumlahnya terlampau besar.
"Menurut saya anggaran yang diusulkan untuk Pemilu itu masih terlampau besar. Jadi memang harus dikaji lebih lanjut," ujar bupati.
BACA JUGA:
- Bupati Kepahiang Pastikan Pensiun Dari Dunia Politik, Pada Pemilu 2024 Mendatang
- KPU Sebagai Penyelenggara Siap Kapan Saja, Isu Penundaan Pemilu 2024
Dikatakan bupati, melihat dari kondisi yang ada saat ini. Dirinya memastikan anggaran Pemilu nantinya pasti akan dipangkas sesuai dengan kebutuhan.
Karena melihat dari jumlah penduduk yang ada di Kepahiang, jumlahnya tidak terlalu banyak dibanding dengan kabupaten lain di Provinsi Bengkulu.
"Logika saja, jika dibanding dengan jumlah mata pilih di Kepahiang, mata pilih di Rejang Lebong sebanyak 204 ribu jiwa. Sedangkan mata pilih di Kepahiang hanya 112 ribu jiwa. Sehingga tidak mungkin anggaran Pemilu kita menyamai dengan anggaran Pemilu di Kabupaten Rejang Lebong. Karena secara kebutuhan pastinya Rejang Lebong lebih banyak kebutuhan," sampai bupati.
Sementara itu dikatakan bupati, untuk memenuhi kebutuhan anggaran Pemilu 2024 mendatang di Kabupaten Kepahiang. Itu akan mengandalkan anggaran APBD-P 2023 dan APBD murni tahun 2024 mendatang.
Jadi harus diupayakan secara maksimal meskipun anggaran yang direalisasikan nanti tidak sama seperti anggaran yang diusulkan.
"Saya sangat paham, sesuai dengan perintah pusat sendiri memang ada kenaikan untuk gaji petugas Pemilu. Untuk itu kita berharap anggaran Pemilu ini direalisasikan melalui APBD-P 2023 dan APBD murni 2024 nanti," tutup bupati.