PENDIDIKAN, CURUPEKSPRESS.COM - Setiap tanggal 25 November setiap tahunnya diperingati sebagai Hari Guru Nasional (HGN). Penetapan Hari Guru Nasional berdasar pada Keputusan Presiden Nomor 78 Tahun 1994 oleh Presiden Ir Soeharto kala itu. Penetapan oleh Presiden Soeharto ini ditujukan untuk memberi penghormatan pada jasa guru-guru yang berjuang di bidang pendidikan.
Perjuangan guru di Indonesia sudah dimulai sejak tahun 1851. Di Surakarta ada Sekolah Guru Negeri Surakarta yang bernama Normal Cursus. Warga yang mendapatkan pendidikan di sekolah itu akan berperan menjadi guru di sekolah yang terletak di desa-desa. Pada tahun 1912, Persatuan Guru Hindia Belanda (PGHB) didirikan.
BACA JUGA:RL Bakal jadi Tuan Rumah HGN dan HUT PGRI ke 79 Provinsi Bengkulu, Ini Persiapan PGRI
PGHB yang beranggotakan guru-guru pribumi bersama-sama berupaya memperjuangkan persamaan hak dan posisi dengan Belanda. 20 tahun kemudian, PGHB berubah nama menjadi Persatuan Guru Indonesia (PGI). Pada tahun 1943, Amin Singgih bersama rekan-rekannya membentuk organisasi bernama Guru.
Tujuan dari organisasi itu adalah memberi keteladanan pada orang-orang Indonesia dengan menanamkan ide kesatuan nasional. Jepang yang masih menduduki Indonesia waktu itu kerap menyelenggarakan pelatihan untuk para guru di Jakarta. Para pesertanya adalah guru-guru yang berasal dari berbagai kabupaten dan kota. Setelah pendudukan Jepang berakhir, Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) didirikan pada 25 November 1945 di Surakarta.
BACA JUGA:Seragam Gratis Tiba Sebelum Puncak HGN
Pendirian PGRI itu terjadi setelah dilaksanakannya Kongres Guru sehari sebelumnya yang dipimpin oleh Amin Singgih, Rh. Koesnan dan rekan-rekannya. Ketika itu, para guru tengah diliputi semangat kemerdekaan sebagaimana Indonesia baru saja merdeka pada 17 Agustus 1945 atau 100 hari sebelum didirikannya PGRI.
Hasil dari Kongres Guru Indonesia adalah terciptanya tiga tujuan mulia PGRI yaitu:
1. Mempertahankan dan menyempurnakan Republik Indonesia.
2. Mempertinggi tingkat pendidikan dan pengajaran dengan dasar kerakyatan.