3. Dampak Positif Kebijakan ULP untuk TNI dan Polri
- Meningkatkan transparansi anggaran dengan sistem non-tunai yang langsung ditransfer ke rekening pegawai.
- Meminimalkan potensi penyimpangan dalam distribusi tunjangan.
- Mendorong efisiensi tata kelola keuangan negara dengan pelaporan digital dan sistem informasi terintegrasi.
Kebijakan ini juga menciptakan sistem yang lebih modern dan akuntabel dalam pengelolaan dana negara. TNI dan Polri sebagai bagian dari aparatur strategis negara perlu mendapatkan dukungan dalam bentuk sistem administrasi yang tertib. Pelaporan berbasis sistem manajemen kepegawaian digital akan terus dikembangkan untuk menunjang sistem tersebut.
BACA JUGA:Jadwal Cair THR ASN dan PPPK, Ini Besaran dan Detil Tunjangannya!
BACA JUGA:Guru Wajib Patuh, Regulasi Tunjangan Sertifikasi Guru 2025 Dirombak
Meskipun PNS menerima tunjangan harian yang lebih rendah dari TNI dan Polri, mereka tetap memiliki akses pada tunjangan lainnya. Di antaranya adalah tunjangan kinerja, tunjangan jabatan, serta fasilitas lainnya yang diberikan sesuai jenjang jabatan. Beberapa PNS juga dapat menerima tambahan kesejahteraan jika menduduki posisi Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) atau Jabatan Struktural Tinggi.
Penghitungan ULP yang diberikan kepada TNI dan Polri tidak bersifat tetap, melainkan disesuaikan dengan jumlah kehadiran harian. Jika seorang anggota TNI atau Polri tidak hadir karena cuti atau penugasan khusus yang tidak tercakup dalam ketentuan ULP, maka jumlah tunjangan akan menyesuaikan. Hal ini menunjukkan bahwa kehadiran dan kontribusi nyata di lapangan menjadi faktor utama dalam sistem pembayaran.
BACA JUGA:Tunjangan Profesi Guru Segera Cair, Anggaran Capai Rp 15 Miliar
BACA JUGA:Tunjangan Profesi Guru (TPG) Belum Cair! Berikut Alasannya
Beberapa pihak menyarankan agar ke depannya, sistem tunjangan untuk TNI dan Polri mempertimbangkan variabel lain seperti daerah penempatan atau tingkat risiko tugas. Misalnya untuk personel yang ditempatkan di wilayah perbatasan atau rawan konflik, besaran tunjangan idealnya bisa disesuaikan. Pendekatan ini dinilai bisa memberi keadilan yang lebih menyeluruh.
Pemerintah menyatakan bahwa kebijakan ini merupakan bentuk konkret dari reformasi birokrasi dan sistem merit dalam sektor publik. Pemberian ULP untuk TNI dan Polri menjadi bagian dari upaya membangun aparatur negara yang lebih profesional, disiplin, dan berkinerja tinggi. Ke depan, kebijakan ini akan terus dievaluasi agar tetap relevan dan efektif dalam mendukung tugas negara.