20 Desa Belum Sampaikan Laporan

Pencairan ADD dan DD Terancam

KEPAHIANG, CE - Pencairan ADD & DD saat ini tengah dalam proses. Meskipun mengalami keterlambatan, untuk pencairan tahap I sudah mencapai 60% rampung. Ini diungkapkan oleh Plt Kepala Dinas Sosial PMD, Jan Johanes Dalos SSos pada Sabtu (29/4) kemarin. "Dari 105 desa yang sudah menyampaikan RAPBdes, sekitar 20 desa yang masih tahap proses, di tingkat kecamatan," sampai Jan Johanes Dalos.

Jan Dalos juga mengatakan pihaknya sudah rekom data RAPBdes yang sudah rampung dimana berkisar 60%. "Namun tetap saja mesti menunggu seluruh RAPBdes masuk ke kita, untuk selanjutnya dicairkan ke rekening desa," ungkap Jan Dalos. Ia mengatakan saat ini ada beberapa RAPBdes yang masih dilakukan verifikasi di tingkat kecamatan. "Jumlahnya ada sekitar 20 desa yang belum menyerahkan RAPBdes ke PMD, karena masih di tingkat kecamatan. Jika sudah selesai maka akan segera cair," ujar Jan Dalos.

Meskipun pencairan ADD & DD tahap I masih dalam tahap proses, namun Jan mengharapkan perangkat desa tetap berjalan melakukan pembangunan. "Laporan memang belum rampung, tetapi pembangunan harus tetap berjalan. Harapan kami tidak ada kendala bagi pihak pemerintahan desa," harap Jan Dalos.

Ia mengatakan penyalur ADD dan DD sebesar Rp 48 miliar akan diproses dalam waktu dekat. "Jika semuanya sudah rampung, maka total Rp 48 Miliyar DD itu akan dicairkan dalam waktu dekat," imbuh Jan Dalos. Sebelumnya sempat diberitakan koran CE, keterlambatan pencairan ADD dan DD di Kabupaten Kepahiang pada tahun anggaran 2017 kembali terjadi lagi. Bahkan pertriwulan kedua TA 2017 sama sekali belum terserap.

DPRD Kepahiang menilai kalau keterlambatan pencairan ADD dan DD pada tahun anggaran 2017 ini sama halnya seperti tahun lalu. Sehingga memperhambat program pembangunan pada tingkat desa. Kemudian melalui ADD dan DD juga terdapat pemberdayaan masyarakat yang sama sekali belum terrealisasi.

"Sistem realisasi ADD dan DD ini perlu dievaluasi, karena dari tahun ke tahun semakin terlambat. Padahal, anggaran baik dari APBD maupun dari APBN untuk pedesaan sudah sangat meningkat. Dikhawatirkan realisasinya tidak akan 100 persen hingga akhir tahun ini, ya kita minta OPD terkait bukan hanya memberi janji saja," kata salah seorang anggota DPRD Kepahiang, Nurwito. (CE3)

Sumber: