Terdesak, Dukcapil Pakai TKS Lama
BKPP Bantah Tes TKS Ada Pungli
CURUP, CE - Akibat terdesak pencetakan E-KTP, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Rejang Lebong terpaksa tetap memakai tenaga kerja sukarela (TKS) yang lama. Untuk diketahui bahwa operator pencetakan mengalami kekosongan, karena tidak lulus pada tes TKS lalu. Akibatnya untuk mengantisipasi terkendalanya kembali pncetakan E-KTP maka dari itu Dukcapil memutuskan untuk tetap menggunakan TKS yang lama.
"Sebelumnya memang sempat kosong dan pencetakan E-KTP terkendala. Namun saat ini kami memutuskan untuk kembali memanggil operator yang lama untuk membantu dulu sementara," sampai Kedis Dukcapil Rejang Lebong, Bakrim SH. Diakui Bakrim, pemangilan operator lama yang tidak lulus dalam tes TKS lalu tersebut hanyalah sementara saja.
Pasalnya jika tidak, maka tentunya pencetakan E-KTP tidak akan dapat berjalan dan kembali akan tertunda. Maka dari itu kebijakan tersebut dianggapnya merupakan kebijakan yang paling tepat. n"Jika harus ditunda lagi tentunya akan terlalu lama sedangkan masyarakat sudah menunggu. Tapi alhamdulillah dengan masuknya kembali operator ini, saat ini pencetakan E-KTP suah bisa dimulai," katanya.
Bakrim mengatakan bukan bermaksud untuk tidak memberdayakan TKS yang sudah ada saat ini. Akan tetapi untuk TKS yang baru tersebut tentunya masih harus dilakukan pelatihan terlebih dahulu agar nanti juga dapat menjadi tenaga teknis pencetakan E-KTP tersebut.
"Untuk TKS yang baru itu nanti saya akan minta kabidnya untuk melatih agar mereka dapat menjadi tenaga teknis operator pencetakan E-KTP," terangnya. Sementara itu, Diakui Dora selaku operator pecetakan E-KTP yang sebelumnya tidak lulus dalam tes TKS, dirinya hanya dipanggil oleh Bakrim untuk diminta membentu sementara. Sedangkan untuk pembicaraan seberapa lama ataupun terkait honornya sendiri, Dora mengaku masih belum mendapatkan kepastian.
"Kemarin saya hanya dipanggil oleh pak Kadis dan diminta dulu untuk membantu pencetakan E-KTP," sampai Dora. Dora mengaku juga memerlukan kepastian terkait kembali dipekerjakannya kembali dirinya oleh Bakrim tersebut. Akan tetapi Dora mengaku karena dirinya baru mulai masuk kembali Jum'at (14/7) kemarin untuk sementara dirinya juga tidak terlalu berkeberatanuntuk membantu. "Sambil menunggu kepastian, untuk sementara tidak apalagi saya ikut membantu dulu," singkatnya.
BKPP Bantah Tes TKS Ada Pungli
Terpisah Badan Kepegawaian Kependidikan dan Pelatihan (BKPP) Rejang Lebong membantah adanya indikasi pungutan liar (pungli) pada pelaksanaan tes TKS yang digelar pihaknya beberapa saat yang lalu. Diungkapkan Kepla BKPP Rejang Lebong, Khirdes Lapendo Pasju bahwa dirinya pastikan tes sudah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan tanpa pungli terutama dari pihak BKPP sendiri.
"Menanggapi isue yang berkembang dimasyarakat soal tes TKS yang pungli, kalo dari kami BKPP saya pastikan tidak ada tindak kecurangan dan semuanya sudah kami laksanakan sesuai dengan prosedur," sampainya. Bahkan dirinya meminta kepada masyarakat apabila memang ada indkasi kecurangan pada tes sebelumnya untuk dapat langsung melaporkan kepada mereka ataupun pihak yang berwajib. Sehingga isue yang berkembang dimasyarakat tidak hanya menjadi fitnah yang diarahkan kepada pihaknya.
"Bukan hanya kami, bahkan bupati juga sudah beberpa kali meminta masyarakat untuk lapor jika ada indikasi kecurangan," ungkapnya. Diakui Khirdes hingga saat ini masih belum ada laporan ataupun keluhan kepada pihaknya secara langsung dari masyarakat, terkait adanya indikasi kecurangan dalam tes TKS yang lalu. Begitu juga dengan pengaduan bentuk ketidakpuasan terhadap proses pelaksanaan tesnya sendiri.
"Sejauh ini hanya isue saja yang terdengar soal adanya keluhan, namun untuk yang langsung menyampaikan kepada kami baik terkait indikasi kecurangan maupun proses pelaksanaan tes masih belum ada," terang Khirdes. Akan tetapi untuk oknum-oknum pribadi yang mengatasnamakan pejabat untuk mendapatkan keuntungan, Khirdes tidak dapat berkomentar banyak mengenai hal tersebut. Pasalnya menurutnya untuk oknum-oknum yang mengatasnamakan pejabat tersbeut diakui Khirdes tidak bisa terpantau oleh pihak BKPP.
"Kalau untuk oknum pribadi diluar yang misalnya mengaku dekat dengan saya, sekda, ataupun bupati untuk mendapatkan keuntungan itu tentunya tidak terpantau oleh kami," ujarnya. Secara pribadi Khirdes menyampaikan oknum-oknum tersebut bisa saja ada. Tentunya apabila nanti memang benar ada laporan masyarakat dan dalam artian memang memiliki bukti yang kuat tentu oknum tersebut harus menanggung akibatnya sendiri.
"Layaknya tes PNS mungkin juga ada oknum yang memanfaatkan keadaan layaknya calo. Akan tetapi ika nanti kedepannya memang benar ada yang seperti itu dan terbukti maka tentu mereka akan menanggung sendiri akibatnya," tandasnya. (CE2)
Sumber:
- Share:
