Ini 4 Ranah Rawan Korupsi PNS

BENGKULU, CE - Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Tjahjo Kumolo SH menyampaikan bahwa ada 4 ranah yang selama ini sangat rawan korupsi di Indonesia. Dimana ke empat ranah tersebut diantaranya pada ranah perencanaan anggaran, dana hibah dan dana bansos, retribusi dan pajak kemudian terakhir yakni pembelian barang dan jasa. Hal ini diungkapkannya saat menyampaikan sabutan pada saat pelaksanaan pembukaan rapat pemuktahiran data TLHP secara nasional tahun 2018, di Grage Hotel Horizon Bengkulu kemarin. "Jadi para Inspektur dan juga aparat penegak hukum yang ada disini harus ingat rana rana yang saya sebutkan ini, karena memang begitulah kondisinya saat ini. Disamping itu terkait dengan pointt yang terkahir biasanya berhubungan dengan perizinan dan ini juga tidak kalah pentingnya untuk dipantau," katanya. Dimana sepanjang tahun 2018 saja, terdata ada ratusan kasus korupsi yang sudah terjadi. Dimana diantaranya yakni kasus suap, pengadaan barang dan jasa dan terakhir kasus penyalahgunaan anggaran. "Dari data terhimpun sepanjang tahun 2018 ini, sampai dengan saat ini tercatat ada 466 kasus suap, 180 kasus korupsi pengadaan barang dan jasa dan 46 kasus penyalahgunaan anggaran. Tentu ini menjadi catatan yang cukup memalukan bagi Indonesia," ungkapnya. Sementara itu, Mendgri juga menilai bahwa memang saat ini fungsi dari Inspektorat sebagai Instansi pengawas kinerja ASN sendiri juga kurang optimal. Pasalnya apabila diurutkan, Inspektorat sendiri pengaturannya masih dari Sekda. "Selama ini Inspektorat ini masih dibawah perintah Sekda, sehingga masih cukup besar kemungkinan kinerja Inspektorat memang belum optimal," katanya. Untuk Itu Mendagri menyampaikan bahwa kedepan akan ada pembahasan terkait dengan hal tersebut. Dimana akan ddibicarakan nantinya soal pelaporan Inspektorat, agar kinerja para APIP juga lebih maksimal tanpa adanya ketahutan Inspektur kehilangan jabatannya. "Jadi kedepan mungkin kita akan wacanakan status inspektorat, jadi mungkin nanti yang dari kabupaten itu laporannya ke Gubernur langsung dan yang dari provinsi itu langsung ke Kemendagri," pungkasnya. (CE2)

Sumber: