Pemisahan OPD Ditunda

CE ONLINE - Meski sebelumnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lebong telah mengesahkan melalui Raperda Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, terkait pemisahan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kabupaten Lebong. Namun nampaknya penerapan pemisahan ini belum bisa dilakukan tahun ini atau ditunda.

Sekretaris Daerah (Sekda) Lebong H. Mustarani Abidin, SH. M.Si mengatakan bahwa penerapan ini harus dilandasi dengan Rencana Kegiatan Pembangunan Daerah (RKPD) terlebih dahulu.
"Sayangnya, ini berjalannya di pertengahan tahun seperti ini, Tentu banyak tahapan yang harus kita lalui. Seperti penerbitan Peraturan Bupati (Perbub), SK Bupati, kemudian baru RKPD. Hanya saja, pembahasan RKPD ini kita lakukan januari. Maka tentunya 2021 ini pastinya tidak tekejar," katanya.

Tambah Mustarani, jika pelaksanaan pemisahan ini juga harus menyangkut dengan anggaran. Apalagi, pembahasan anggaran juga akan dilakukan pada 2022 mendatang.
"Mungkin 2022 kita godok, Apalagi, kita tidak bisa memperkirakan verifikasi dari Gubernur untuk Raperda itu berapa lama," singkatnya.

Lebih lanjut, ditanyai berapa OPD yang resmi dilakukan pemisahan?, dirinya mengaku bahwa isi Raperda Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah tidak dilampirkan.
"Hanya saja, ada OPD yang memungkinkan untuk kita tingkatkan dan pemisahan, seperti Kesbangpol menjadi Badan Kesbangpol, kemudian Dinas Soial dengan PMDSos, Damkar dan Satpol PP. Akan tetapi, kita dalam tahun ini ingin melihat terlebih dahulu OPD mana yang sedikit mendekati dan tidak terlalu rumit untuk dilakukan pemisahan," tuturnya.

Pemisahan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ini tentunya akan menguras setidaknya anggaran maupun Sumber Daya Manusia (SDM). Terlebih hal inilah yang menjadi pertimbangan Pemkab Lebong saat ini.
"Kita ingin melihat OPD mana yang hanya meningkatkan personilnya saja, sedangkan Damkar dan PMDsos kita tunggu waktu yang tepat saja, karena beban berat untuk cakupan kerja dan kemampuannya," tandasnya. (CE8)

Ingin Berlangganan Koran? Hubungi Kontak Whatsapp +62 821-7863-9651

IKUTI JUGA AKUN MEDIA SOSIAL CE DIBAWAH INI:

Sumber: