BBM Naik Polisi Gelar FGD

LEBONG,CURUPEKSPRESS.COM - Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), tengah menjadi sorotan publik saat ini.

Untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan ke depan, Polres Lebong, melalui Polsek Lebong Utara menggelar Focus Group Discussion (FGD) bersama dengan masyarakat setempat.

Diketahui, FGD yang di gelarnya itu bertujuan untuk memberikan pemahaman terkait sosialisasi pengalihan subsidi BBM ke Bantuan Sosial (Bansos) di wilayah tersebut. 

Hal ini disampaikan Kapolres Lebong, AKBP Awilzan SIK melalui Kasat Binmas Polres Lebong Iptu Kuat Santosa SH.

BACA JUGA:Pengadaan Truk Sampah Ditunda, Dhendi: Rencananya Tahun Depan

BACA JUGA:IAIN Curup 964 Mahasiswa Baru Ikuti Kuliah Iftitah

"Disini kami menyampaikan kepada masyarakat berkaitan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah terutama soal  kenaikan BBM dialihkan menjadi bantuan sosial, pada intinya kita (Polisi, red) bersama Pemkab Lebong sepakat bekerjasama menjaga keamanan dan ketertiban dalam proses pengalihan BBM tersebut," kata Kasat. 

Dijelaskannya, jika peran Polri dalam pengalihan subsidi BBM ke program bantuan Sosial tersebut untuk memastikan kondusifitas masyarakat ketika program ini diberlakukan.

Terlebih menurutnya setelah pemerintah mengeluarkan kebijakan kenaikan BBM tersebut banyak masyarakat mudah terprovokasi oleh oknum yang menganggap kenaikan BBM ini diberlakukan tanpa alasan.

"Pasti pemerintah mempunyai kebijakan dan alasan tertentu kenapa BBM dinaikkan, salah satunya mengalihkan BBM ke bantuan sosial," ucapnya.

BACA JUGA:Bogem Perangkat Desa, Warga Weskust Diringkus

BACA JUGA:Buruh Petik Teh Berharap Ada Kenaikan Upah Ditengah Kenaikan BBM

Sementara itu, Plt Dinas Sosial Lebong, Puji Warno SPd menyampaikan, sebelum program pengalihan subsidi BBM ke program bantuan 

sosial berjalan, pihaknya juga saat ini tengah melakukan kroscek dan verifikasi data penerima bantuan untuk memastikan bansos ini tepat sasaran kepada warga yang berhak mendapatkan bantuan.

"Kita juga meminta agar pihak kantor pos dapat memberikan jadwal penyaluran dana sebelum pelaksanaan dimulai, hal ini supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan," ucapnya.

Kemudian lanjut Puji, dirinya juga meminta agar perangkat desa dapat mengirimkan kembali data yang terdaftar di BPJS yang mana di ketahui masih banyak warga Lebong yang belum mendapatkan kartu kesehatan tersebut. 

BACA JUGA:Sikapi Keluhan Supir Truk, Bupati Minta SPBU Utamakan Warga LokalBACA JUGA:Bendahara Akui Tak Dilibatkan Penyaluran BLT DD Tabeak Kauk

"Ini akan segera kita tindak lanjuti, agar penerima bantuan sosial ini benar-benar tepat sasaran," sampai Puji.

 

 

Sumber: