Angka Inflasi Masih Stabil

REJANG LEBONG, CURUPEKSPRESS.COM - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rejang Lebong, kembali mengikuti rapat rutin Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang digelar oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui zoom meeting, pada Rabu 8 Februari kemarin di Ruang Rapat Sekda Rejang Lebong.

Asisten II Sekda Kabupaten Rejang Lebong, Asli Samin SKM yang dalam hal ini mewakili Bupati Rejang Lebong menyampaikan, bahwa untuk angka Inflasi nasional saat ini masih tinggi lebih dari target 4 persen.

Meski demikian untuk Provinsi Bengkulu dan Kabupaten Rejang Lebong di dalamnya terpantau masih aman ada diangka 6 persen.

"Ini mengartikan kalau daerah kita masih bagus dan aman," ucapnya.

BACA JUGA:Kendalikan Inflasi Daerah Rejang Lebong Diminta Lakukan 9 Langkah Strategis

BACA JUGA:Pemkab Pastikan Tahun 2023 Bebas Inflasi

Sementara itu diketahui, untuk wilayah Sumatera daerah dengan tingkat inflasi tertinggi ada di Kabupaten Bukit Tinggi dengan angka 7,17 persen.

Adapun isu utama lainnya, kata Asli, andil bahan makanan tinggi mencapai 1,06 persen, komoditas kewenangan NFA yang menjadi penyumbang inflasi utama antara lain beras, cabai besar dan cabai rawit, kemudian sejumlah kabupaten/kota mengalami kenaikan harga pangan.

"Untuk di Rejang Lebong memang ada sedikit kenaikan harga pangan seperti beras. Namun hal ini tentu ada sebabnya, antara lain kebutuhan masyarakat meningkat kemudian ketersediaan beras lokal mulai menipis, karena belum memasuki masa panen. Dan dalam siklus ekonomi hal itu wajar-wajar saja," jelasnya.

BACA JUGA:Jaga Stabilitas Inflasi, DPRD Minta Pemda Jaga Harga Pangan

BACA JUGA:Waspada Peningkatan Inflasi 2023, Sekda: OPD Harus Inovatif

Masih dikatakan Asli, ada beberapa langkah yang perlu di lakukan pemkab/pemkot untuk dapat mengendalikan laju inflasi antara lain penyusunan rencana aksi pengendalian inflasi khususnya fokus di kabupaten/kota yang inflasinya tinggi, koordinasi dengan kanwil Bulog dan BUMN pangan setempat untuk kegiatan stabilisasi pasokan harga pangan, pelaksanaan gelar pangan murah (GPM) di titik-titik konsumen, optimalisasi pemanfaatan APBD dan dana BTT.

"Beberapa diantaranya sudah kita jalankan. Lalu untuk GPM belum bisa dilakukan karena sekarang sedang diproses oleh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait seperti yang pernah kita lakukan di tahun lalu," ujarnya.

Lebih jauh dirinya menuturkan, diimbau kepada seluruh masyarakat untuk tidak khawatir terhadap isu adanya kelangkaan stok pangan dan kenaikan harga pangan.

Sumber: