Hadiri Puncak Peringatan Hari Keluarga Nasional, Wapres Ma'ruf Amin: Keluarga Kunci Atasi Stunting

"Sehingga tantangan tidak lagi terfokus pada pengendalian kuantitas penduduk," kata Hasto.

Menurut Hasto, kualitas penduduk dan kualitas keluarga juga memegang peranan penting dalam pemanfaatan kesempatan bonus demografi yang harus dapat ditranformasikan menjadi bonus kesejahteraan.

Karena celah bonus demografi akan berakhir sekitar tahun 2035

Terkait stunting Kepala BKKBN  menambahkan, “Indonesia telah mengalami tren penurunan prevalensi stunting yang cukup siginifikan dari tahun ke tahun, namun masih berasa di atas ambang batas standar WHO, sehingga masih berkategori darurat stunting.”

BACA JUGA:

• Ganjar Pranowo Raih Tanda Kehormatan Tertinggi Satyalancana Wira Karya Tahun 2023
• Pencegahan, 80 Persen Lebih Efektif Turunkan Prevalensi Stunting

Menurutnya BKKBN melalui Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia tahun 2021-2024 (RAN Pasti), telah menterjemahkan lima pilar Stranas dan disempurnakan dengan; Penyediaan data keluarga berisiko stunting, Pendampingan keluarga berisiko stunting, Pendampingan calon pengantin, Surveilans keluarga dan Audit Kasus Stunting.

 

Satyalencana Wira Karya

Dalam Puncak Peringatan Hari Keluarga Nasional itu juga Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin memberikan tanda jasa Satyalencana Pembangunan dan Satyalencana Wira Karya kepada para kepala daerah.

Satyalencana Pembangunan diberikan kepada Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru. 

Sedangkan Satyalancana Wira Karya diberikan kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan 31 kepala daerah lainnya.  

Hadir dalam Puncak peringatan Harganas ke-30 tahun 2023, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Riyco Amehza Daniel, Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi, Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN) Kukuh S. Achmad, Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG) Aris Marfai,  Wakil Gubernur Sumsel Mawardi Yahya, Bupati Banyuasin Askolani, serta walikota dan bupati seluruh Indonesia. n

 

Tentang BKKBN

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) adalah lembaga yang mendapat tugas untuk mengendalikan jumlah penduduk melalui penyelenggaraan program kependudukan dan Keluarga Berencana, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia melalui pembangunan keluarga berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009  tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

Sumber: