Hhmm.. Penuhi Panggilan Inspektorat Kades Terjaring OTT Ngaku jadi Pengawas Proyek

KEPAHIANG, CURUPEKSPRESS.COM - Meskipun sampai saat ini hanya ditetapkan sebagai saksi wajib lapor atas keterlibatannya pada kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) fee proyek P3-TGAI BBWSS VIII belum lama ini.

Beberapa kades yang terlibat OTT itu juga sudah dipanggil oleh pihak Inspektorat Kepahiang, untuk memberikan kejelasan sehubungan dengan fee proyek tersebut.

Inspektur Inspektorat Kepahiang Hendri SH mengatakan, dari penjelasan yang diberikan para kades saat memenuhi panggilan Inspektorat. Para kades tersebut menyatakan bahwa dirinya hanya sebagai pengawas proyek saja.

Namun tidak tahu menahu terkait dengan fee proyek yang ada pada proyek tersebut.

"Sudah kita panggil 6 orang kades yang beberapa Kelompok Tani (Poktan) nya mendapat bantuan perbaikan irigasi dari BBWSS VIII. Namun dari penjelasan yang diberikan, para kades ini mengatakan hanya sebagai pengawas pekerjaan kelompok saja. Tidak terlibat dan tidak tahu menahu soal fee proyek sejak awal," ujar Hendri.

BACA JUGA:

• Ssttt.. PH TSK Minta Penyidik Ungkap Kasus OTT Secara Profesional
• Kasus OTT di Kepahiang Diduga Bermuatan Unsur Politik

Sementara itu dikatakan Hendri, pihaknya juga sudah memanggil 3 kades lainnya yang Poktan nya mendapat bantuan serupa.

Hanya saja sampai saat ini belum ada yang datang, dan akan dipanggil ulang oleh pihak Inspektorat.

"Total 18 kelompok penerima bantuan tersebutkan terbagi dalam 9 desa. Namun yang sudah memenuhi panggilan kami baru 6 orang kades. 3 orang lainnya akan kita panggil ulang. Tujuan kami hanya ingin meminta penjelasan dari kades yang bersangkutan, sebagai pihak yang berkewenangan memberikan pembinaan kepada desa  ," terangnya.

Diungkapkan Hendri, berdasarkan keterangan dari para kades tersebut juga. Diketahui memang setiap kelompok mendapatkan bantuan sebesar Rp 195 juta dari BBWSS VIII yang didapat melalui dana aspirasi Komisi V DPR RI.

Dimana anggaran tersebut ditujukan langsung untuk 18 Poktan yang ada di Kabupaten Kepahiang.

"Kami tidak tahu terlalu jauh soal aliran anggaran bantuan irigasi yang dikucurkan tersebut. Yang jelas dari penyampaian para kades yang sudah memenuhi panggilan kami, proyek irigasi tersebut memang benar adanya. Hanya saja terkait fee proyek tersebut, memang kades mengatakan tidak tahu menahu persoalan tersebut," jelasnya.

Hendri juga mengatakan, jika hal yang berhubungan langsung dengan hukum. Pihaknya sudah mempercayakan proses hukum orang yang terlibat OTT tersebut kepada pihak Aparat Penegak hukum (APH).

Sehingga dirinya tidak mau ikut campur terlalu jauh dengan hal-hal yang mengenai hukum.

Sumber: