9 Bulan Honor Belum Dibayar, Guru Non Sertifikasi Gigit Jari

CURUP, CE - Para guru PNS non sertifikasi agaknya harus gigit jari. Pasalnya honor tunjangan mereka tak kunjung cair sembilan bulan lamanya. Masalah kesejahteraan guru agaknya perlu mendapat perhatian yang lebih serius lagi dalam mewujudkan Rejang Lebong sebagai kota pendidikan.

Belum cairnya honor ini membuat kegalauan pada sejumlah guru non sertifikasi. Mereka berharap tunjangan yang biasa mereka terima setiap per triwukan itu bisa segera dicairkan. Salah satu guru PNS non sertifikasi, Wahyu misalnya. Ia bersama teman-teman guru lainnya sangat berharap tunjangan itu dapat segera dicairkan. "Saya tidak tahu mengapa dana tunjangan non sertifikasi guru belum juga dicarikan. Padahal kami sangat mengharapkan dana tersebut untuk menambah kebutuhan hidup keluarga," keluhnya.

Wahyu juga mengatakan baik dirinya dan para guru lainnya sangat berharap pemerintah bisa memperhatikan perihal kesejahteraan mereka. Apalagi dikaitkan dengan rencana Pemkab Rejang Lebong menjadikan daerah ini sebagai kota pelajar dimana guru menjadi salah satu motor penggerak utama dalam perwujudannya. "Kami sangat berharap ada titik kejelasan soal pencairan honor sertifikasi ini," harapnya.

Belum cairnya honor tunjangan guru non sertifikasi ini selama sembilan bulan ini juga diakui oleh pihak Dikbud Rejang Lebong. Menurut keterangan Kadis Dikbud, Tarsisius Samuji SPd melalui Sekretaris Dikbud Noprianto SPd MM hal ini terjadi lantaran tidak dianggarkannya dana tunjangan itu pada APBD tahun 2016. Sehingga membuat honor tunjangan itu menjadi belum terbayarkan. "Kita akan menggarkannya pada APBDP tahun ini," terang Noprianto.

Daikui Nopriyanto bahwa memang dana tunjangan guru PNS non sertifikasi ini diberikan setiap tiga bulan sekali. Pihaknya juga tak mengatahui alasan pasti kenapa anggaran tersebut tak dianggarkan pada APBD tahun 2016. Untuk itulah pihaknya akan mengupayakan anggaran tersebut bisa dimasukan dalam APBDP tahun ini.

"Kita akan berusaha untuk memasukkannya dan semoga bisa disetujui oleh para wakil rakyat," harapnya. Karena masih akan diajukan anggarannya, Nopriyanto meminta para guru untuk bersabar. Termasuk para guru SMA. Sebab harus dicari mekanismenya yang tepat karena terkait pengelolaannya yang sudah terpisah.

"Untuk guru SMA/SMK saat ini kan sudah kewenangan pihak provinsi. Jadi terkait dana tunjangan itu, kita akan cari mekanismenya terlebih dahulu. Sebab bisa jadi anggaran tunjangan untuk guru SAM non sertifikasi sudah ditangani pihak provinsi karena kewenangan pengelolaannya," terangnya. (CE5)

Sumber: