Dewan Minta OPD Terkait Harus Lebih Aktif dalam Mendata Mendata Warga Miskin

KEPAHIANG, CE - Terkait dengan nasib malang yang dialami oleh Pasutri Aji Warni (75)yang menderita kebutaaan dan istrinya Abar (65) diduga mengalami gangguan kejiwaan dan tinggal di pondok Reot Berdinding Karung tentu sangat memerlukan perhatian Pemerintah Daerah. Seperti yang disampaikan Anggota DPRD kabupaten Kepahiang Edwar Samsi SIp MM bahwa seharusnya OPD terkait harus lebih aktif dalam melakukan pendataan dan memeri perhatian terhadap warga miskin di kabupaten Kepahiang.

"Kalau didata secara teliti,masih banyak masyarakat yang kurang mampu luput dari perhatian kita, banyak warga yang membutuhkan bantuan sosial sama sekali tidak mendapatkannya, baik itu bedah rumah, kesehatan maupun bantuan lainnya," tegas Edwar.

Disampaikannya bahwa Kalau memang pihak OPD turun tangan berdasarkan fungsinya mendata tentu akan menemukan masyarakat yang perlu bantuan dengan segala keterbatasannya sebagai masyarakat kurang mampu. Sementara itu Edwar mengaku sangat prihatin dengan kehidupan Aji Warni tersebut. Iapun mengaku sudah pernah memberikan bantuan. Menurut Edwar seharusnya Warga Miskin seperi Aji mendapat bantuan bedah rumah.

"Kita sangat prihatin, kalau habya memberikan bantuan alakadarnyo sudah kita lakukan,"kata Edwar.  "Seharusnyo dapat bedah rumah, cuma idak pernah dapat dan sudah diusulkan," lanjutnya. Lebih jauh Edwar juga meminta kebijakan pemerintah terkait bantuan bagi warga miskin.

"Pemerintah harus aktif mulai dari pendataan masyarakat kurang mampu hingga penyaluran bantuan kepada warga miskin,Karena warga miskin adalah tanggung jawab pemerintah," demikian Edwar. Sayangnya meskipun kondisi keduannya memprihatinkan,namun pihak desa tidak sekalipun mendata untuk dimasukkan dalam kategori warga miskin supaya mendapat bantuan,lantaran kedua pasangan suami istri ini tidak memiliki Kartu Keluarga (KK).

Menanggapi hal tersebut, Karmolis (35) Warga Desa Taba Tebelet, sangat menyayangkan aparatur Desa Daspetah 1 yang dinilai tidak memiliki kepekaan terhadap sesama.  "Sebenarnya acuan pengajuan itu harus ada KK ya repot. Sedangkan banyak orang miskin tak mampu dan tak tahu tentang administratif kependudukan. Untuk itu butuh kepekaan aparatur desa untuk membantu warganya yang memang layak dibantu, " kritis Karmolis pada Kamis (20/7) kemarin. (CE3)

Sumber: