Mutasi Bukan Ajang Politik Balas Budi

CURUPEKSPRESS.COM, REJANG LEBONG - Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) meminta kepada Bupati dan Walikota serta Gubernur hasil Pilkada serentak tahun 2020 untuk tidak melaksanakan Politik Balas Budi dan Politik Balas Dendam.

Hal ini sebagaimana disampaikan Komisioner KASN, Dr Rudiarto Sumarwono saat menjadi narasumber dalam sosialisasi Pembinaan Evaluasi Kinerja, UK dan Seleksi JPT di lingkungan Pemkab Rejang Lebong yang dilaksanakan di ruang Pola Pemkab Rejang Lebong pada Jumat (5/11) siang.
"Kami ingatkan betul seluruh kepala daerah hasil Pilkada serentak kemarin termasuk Kabupaten Rejang Lebong untuk tidak menjadikan mutasi, rotasi, menonjobkan pejabat sebagai politik balas Budi maupun ada unsur dendam," ujarnya kepada wartawan.

Menurut Rudi sapaan akrab Komisioner KASN tersebut, bahwa politik balas budi adalah ucapan terimakasih atas dukungan yang dilakukan oleh pejabat sehingga dapat menang dalam Pilkada serentak kemarin.

Sedangkan politik balas dendam, seperti halnya pejabat dalam kontestasi Pilkada kemarin tidak memberi dukungan dan sebagainya seperti mencopot pejabat tanpa dasar.
"Namun apapun itu, pelaksanaan mutasi, rotasi dan sebagainya itu harus melalui aturan dan mekanisme yang ada. Karena diluar dari itu, Kami (KASN) bisa mengembalikan pejabat ketempat semula," sampainya.

Sementara itu, Rudi juga menjelaskan ada mekanisme yang harus dilakukan untuk melakukan mutasi, rotasi dan sebagainya berdasarkan Uji Kompetensi. Untuk Pelaksanaan Uji Kompetensi (UK), saja hasilnya tidak boleh melakukan penonjobaan pejabat tinggi pertama. Melainkan UK hanya ada tiga, yakni mengisi jabatan kosong, tetap pada jabatannya dan di rotasi. Untuk mencopot pejabat pintu masuknya ada 4.
"Pertama adanya kebutuhan organisasi seperti reorganisasi atau penggabungan organisasi, sehingga dua kepala dinasnya harus mengikuti uji kompetensi. Yang tidak terpilih dicarikan dengan jabatan yang sama, jika tidak ada baru boleh diturunkan jabatannya ke eselon III. Kedua, dicopot karena melanggar PP 30 tahun 2019 tentang manajemen kinerja, sesuai dengan Pasal 56 bahwa pejabat dievaluasi kinerjanya setiap tahun. Itupun harus ada mekanismenya, jika ada program tak tercapai dipanggil dulu secara resmi diberi waktu 6 bulan perbaikan. Jika dengan 6 bulan perbaikan targetnya dibawah 25 persen maka biasa dicopot. Kemudian ketiga, melanggar PP 53 tahun 2010 tentang disiplin ASN sekarang diganti jadi PP 94 tahun 2021. Itu juga harus ada tata caranya yang benar, salah satu tim pemeriksanya harus lebih tinggi dari ASN yang melanggar. Dan ke empat, apabila pejabat melanggar UU tindak pidana seperti halnya Tipikor dan pidana lainnya ditahan," pungkasnya. (CE5)

Ingin Berlangganan Koran? Hubungi Whatsapp +628 2178 6396 51

IKUTI JUGA AKUN MEDSOS CE DIBAWAH INI:

Sumber: