REJANG LEBONG, CURUPEKSPRESS.COM - 30 Anggota DPRD Kabupaten Rejang Lebong baru saja selesai melaksanakan reses dalam rangka menjaring aspirasi masyarakat.
Terhadap hasil reses tersebut, dikatakan Ketua DPRD Rejang Lebong Mahdi Husen SH bahwaterhadap hasil reses tersebut akan segera diparipurnakan baik reses yang dilakukan perorangan maupun berkelompok.
"Dimana dalam hal ini beberapa waktu kedepan ini jadwal paripurna akan di Banmuskan terlebih dahulu," sampainya.
Dikatakannya, jika jadwal paripurna tersebut setelah pihaknya melakukan kroscek dan pemanggilan pada OPD yang menjadi leading sektor dari persoalan.
BACA JUGA:Hasil Reses Dapil I Pupuk dan Pelebaran Jalan Terbanyak jadi Usulan
BACA JUGA:Reses Dapil II Karang Taruna Minta Pengelola Aset Objek Wisata
Pasalnya dari reses dua hari lalu, cukup banyak yang menjadi temuan dan persoalan yang harus juga diselesaikan, dan pada pekan ini rata - rata masing - masing dapil sudah menjadwalkan pemanggilan OPD tersebut.
"Usai pemanggilan ini baru menuju ke paripurna," ungkapnya.
Dalam paripurna ini sendiri nantinya, yakni data final untuk disampaikan ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Rejang Lebong dalam bentuk draf pokok pikiran (Pokir) dewan yang ada di Rejang Lebong, yang rujukannya akan dimasukan dalam menyusun perencanaan pembangunan di Rejang Lebong baik fisik maupun non fisik di Rejang Lebong.
"Dimana seluruh usulan prioritas akan kita masukan, sesuai yang disampaikan masyarakat beberapa waktu lalu dalam reses yang kita gelar," ungkapnya.
BACA JUGA:Reses Dapil III Bahas Soal Air Bersih
BACA JUGA:Reses Dapil IV Infrastruktur jadi Usulan Terbanyak
Selain diparipurnakan, pihaknya juga akan langsung mengentri usulan hasil reses beberapa waktu lalu ke Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dengan meminta pada masing - masing yang mengusulkan untuk memberikan proposal sebagai dokumen pendukung dalam SIPD.
"Dimana saat ini sistem kita sudah jelas dalam perencanaan, jadi ini akan kita entri dalam SIPD, yang terkoneksi langsung ke Kemendagri, dan kita juga akan memastikan Pokir tersebut masuk dalam SIPD," terangnya.
Sehingga usulan ini diketahui sampai ke pemerintah pusat, dimana saat ini masih banyak infrastruktur di Rejang Lebong yang masih belum memadai, sehingga masih membutuhkan banyak anggaran untuk memenuhinya, baik itu lewat APBD, ataupun APBD Provinsi, maupun APBN pusat.