BPD Minta Gaji Dinaikkan Hingga Rp 2,5 Juta

REJANG LEBONG, CURUPEKSPRESS.COM - Forum Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kabupaten Rejang Lebong (RL), sesuai dengan hasil pertemuan dengan DPRD RL Selasa (19/7) lalu, meminta kenaikan gaji anggota mencapai Rp 2.500.000 kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) RL dan DPRD RL.

Hal ini sebagaimana disampaikan Ketua Forum BPD RL, A Aziz yang dikonfirmasi CE. Menurutnya gaji atau tunjangan BPD harus bisa lebih sejahtera, mengingat tugas dan kewajiban BPD saat ini hampir setara dengan perangkat desa.

BACA JUGA :  Dewan Minta RSUD Segera Atasi Masalah Air 

"Kami sampaikan aspirasi kami ini dengan harapan dapat diperjuangkan baik oleh lembaga eksekutif maupun legislatif di ruang lingkup Pemkab RL," katanya.

Lebih lanjut dirinya, berdasarkan tuntutan dan harapan yang sudah disampaikan pihaknya ke DPRD RL beberapa hari lalu, selayaknya  untuk gaji ketua BPD  sebesar Rp 2.500.000 per bulan, wakil ketua Rp 2.250.000, sekretaris Rp 2.000.000 dan anggota Rp 1.750.000.

BACA JUGA :  Heboh!! Warga Tewas Depan GOR 

"Angka itu kami rasa sudah cukup untuk mensejahterakan anggota BPD yang memiliki kewajiban yang tidak kalah penting dengan perangkat desa," jelasnya.

Adapun untuk gaji anggota BPD saat ini, kata Aziz, untuk ketua sebesar Rp 700 ribuan, wakil Rp 600 ribuan, sekretaris Rp 500 ribuan dan anggota Rp 500 ribu.

"Itupun dibayarkan per triwulan baru kami bisa menerimanya," ucap Aziz.

BACA JUGA :  Korban Pembunuhan Depan GOR Ternyata ODGJ 

Oleh karena itu, sebut Aziz, apabila aspirasi yang disampaikan kepada pihak eksekutif dan legislatif bisa diperjuangkan dan terwujud, BPD siap dan akan lebih keras lagi membantu jalannya pemerintahan di tingkat desa.

"Bukan apa-apa, selain mengawasi program kades, BPD juga setiap kali ada kegiatan turun, setiap ada permasalahan turun. Jadi mohon kiranya apa yang kami tuntut itu bisa diperjuangkan," sampainya.

BACA JUGA :  Pembunuh ODGJ Depan GOR Dibekuk! 

Diberitakan sebelumnya, Forum BPD RL menggeruduk gedung DPRD pada Selasa (19/7) lalu. Kedatangan wakil masyarakat di tingkat desa tersebut dalam upaya menyampaikan aspirasi yang selama ini menjadi kegundahan anggota BPD yakni permasalahan gaji.